Anies Hapus LPJ Operasional RT/RW, Sumarsono Ingatkan Kaidah Hukum Administrasi Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta agar kewajiban laporan pertanggungjawaban atau LPJ dana operasional RT/RW pada 2018 tidak dihapus.

Sumarsono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno, menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya.

"(Sebaiknya) tetap ada LPJ, tetapi disederhanakan format dan tata caranya dengan tetap memedomani kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada," ujar Sumarsono melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Sumarsono mencontohkan, LPJ yang dibuat cukup satu lembar dan diserahkan kepada lurah setempat. Kuitansi-kuitansi yang menjadi bukti transaksi juga bisa dilaporkan secara digital.

Baca juga: Kalau Tidak Ada LPJ Sama Sekali, Kasihan RT dan RW.

"Lembarnya satu saja cukup via lurah dan bisa pakai e-mail. Kuitansi bisa di-upload dan dicek ke lapangan sejauh perlu," katanya.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

"Teknisnya diserahkan ke pemda untuk mengaturnya. Yang paling memudahkan dan realistis, tidak memberatkan RT/RW," ucapnya.

Baca juga: Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Gubernur Anies berencana menghapus kewajiban RT/RW membuat LPJ dana operasional. LPJ dana operasional RT/RW itu akan diganti hanya dengan tanda terima.

Dia ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.

"Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ujar Anies, Selasa (5/12/2017).