Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Kompas.com - 06/12/2017, 11:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Prasetio, Senin (6/11/2017). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga ikut dalam acara itu. KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Prasetio, Senin (6/11/2017). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga ikut dalam acara itu.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menjelaskan, setiap rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan.

Sumarsono menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang akan menghapus kewajiban laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW pada 2018.

"Setiap sen rupiah uang negara, termasuk APBD, wajib dipertanggungjawabkan. Ini soal akuntabilitas publik," ujar Sumarsono melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Sumarsono menjelaskan, memang tidak ada aturan khusus yang mengatur kewajiban RT/RW untuk membuat LPJ dana operasional. Namun, ada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan.


Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Dihapus, Sandi Ingin Tetap Ada Transparansi

"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," kata Sumarsono.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dia pun meminta Anies-Sandi tidak menghapus kewajiban LPJ dana operasional RT/RW pada 2018. Sumarsono menyarankan Anies-Sandi menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya.

Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Dihapus, Sandi Ingin Tetap Ada Transparansi

Gubernur Anies berencana menghapus kewajiban RT/RW untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional. LPJ dana operasional RT/RW itu rencananya akan diganti hanya dengan tanda terima.

Dia ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.

"Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ujar Anies, Selasa (5/12/2017).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Megapolitan
Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Megapolitan
Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Megapolitan
Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Megapolitan
Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Megapolitan
Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Megapolitan
Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Megapolitan
Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Megapolitan
Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Megapolitan
Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Megapolitan
Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Megapolitan
Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X