Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan! - Kompas.com

Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Kompas.com - 06/12/2017, 11:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Prasetio, Senin (6/11/2017). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga ikut dalam acara itu. KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Prasetio, Senin (6/11/2017). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga ikut dalam acara itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menjelaskan, setiap rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan.

Sumarsono menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang akan menghapus kewajiban laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW pada 2018.

"Setiap sen rupiah uang negara, termasuk APBD, wajib dipertanggungjawabkan. Ini soal akuntabilitas publik," ujar Sumarsono melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Sumarsono menjelaskan, memang tidak ada aturan khusus yang mengatur kewajiban RT/RW untuk membuat LPJ dana operasional. Namun, ada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan.

Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Dihapus, Sandi Ingin Tetap Ada Transparansi

"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," kata Sumarsono.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dia pun meminta Anies-Sandi tidak menghapus kewajiban LPJ dana operasional RT/RW pada 2018. Sumarsono menyarankan Anies-Sandi menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya.

Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Dihapus, Sandi Ingin Tetap Ada Transparansi

Gubernur Anies berencana menghapus kewajiban RT/RW untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional. LPJ dana operasional RT/RW itu rencananya akan diganti hanya dengan tanda terima.

Dia ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.

"Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ujar Anies, Selasa (5/12/2017).

Kompas TV APBD DKI Jakarta 2018 sudah disahkan. Namun banyak catatan yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta.


EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X