Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Kompas.com - 06/12/2017, 11:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Prasetio, Senin (6/11/2017). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga ikut dalam acara itu. KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Prasetio, Senin (6/11/2017). Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga ikut dalam acara itu.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menjelaskan, setiap rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan.

Sumarsono menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang akan menghapus kewajiban laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW pada 2018.

"Setiap sen rupiah uang negara, termasuk APBD, wajib dipertanggungjawabkan. Ini soal akuntabilitas publik," ujar Sumarsono melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Sumarsono menjelaskan, memang tidak ada aturan khusus yang mengatur kewajiban RT/RW untuk membuat LPJ dana operasional. Namun, ada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan.

Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Dihapus, Sandi Ingin Tetap Ada Transparansi

"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," kata Sumarsono.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dia pun meminta Anies-Sandi tidak menghapus kewajiban LPJ dana operasional RT/RW pada 2018. Sumarsono menyarankan Anies-Sandi menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya.

Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Dihapus, Sandi Ingin Tetap Ada Transparansi

Gubernur Anies berencana menghapus kewajiban RT/RW untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional. LPJ dana operasional RT/RW itu rencananya akan diganti hanya dengan tanda terima.

Dia ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.

"Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ujar Anies, Selasa (5/12/2017).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

Megapolitan
993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Polisi Sebut 3 Oknum Pilot yang Ditangkap Sudah Pakai Sabu Lebih dari 3 Tahun

Megapolitan
Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Pemkab Bekasi Berencana Pantau Karyawan Perusahaan Selama 24 Jam lewat Aplikasi

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Megapolitan
New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

Megapolitan
Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Megapolitan
Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X