Kompas.com - 06/12/2017, 12:10 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/12/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memiliki rencana jika kerugian negara akibat pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, senilai Rp 668 miliar lunas dibayarkan pihak ketiga.

Sandiaga berencana melakukan pereklasan. Pereklasan merupakan langkah pemindahan suatu aset ke plot aset milik Pemprov lainnya yang dilakukan karena berbagai sebab.

"Setelah itu (tagihan dibayar) akan direklas, account-nya direklas dari asetnya Dinas Perumahan dipindahkan (sepenuhnya) ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian  (DKPKP)," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Sandi mengatakan, akibat pembelian lahan tersebut, saat ini aset lahan seluas 4,6 hektar tersebut tercatat sebagai aset Dinas Perumahan, tetapi juga masih tercatat sebagai aset DKPKP.

Baca juga: BPN Cabut Legalitas Sertifikat Pemprov DKI pada Sengketa Lahan Cengkareng Barat

"Sekarang ini masih tercatat di DKPKP, jadi tetap dicatat di DKPKP, tetapi yang di (Dinas) Perumahan direklas," ujarnya.

Sandi mengatakan, melalui penyelesaian proses hukum ini pihaknya akan segera menentukan apakah nantinya lahan yang semula akan dibangun rumah susun (rusun) tersebut akan dijadikan piutang (diuangkan kembali) atau akan dijadikan aset lainnya.

"Nah, ini prosesnya sangat detail. Saya mengundang rekan media setiap Senin jam lima di lantai tujuh, di ruang WTP, karena di situ nanti semua isu seperti itu akan dibuka dan kami laporkan progresnya," ujarnya.

Baca juga: Menang dalam Kasus Lahan Cengkareng, DKI Berhak Tagih Rp 668 Miliar

Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta) pada 2015 seharga Rp 668 miliar dari pihak swasta atas nama Toeti Noezlar Soekarno. Peruntukannya untuk pembangunan rumah susun.

Pembelian lahan ini kemudian menjadi masalah ketika dalam penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik DKPKP.

Baca juga: DKI Layangkan Tagihan Pengembalian Dana Pembelian Lahan Cengkareng

Pada Selasa (6/6/2017) majelis hakim memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov DKI menang dan lahan 4,6 hektar itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian, BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. Uang senilai Rp 668 miliar harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

Sandi mengatkan, Pemprov DKI telah melayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga dalam kasus sengketa dalam proses jual beli lahan di Cengkareng ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Megapolitan
Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Megapolitan
Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Megapolitan
[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Megapolitan
Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Depok Catat 121 Kasus Baru Covid-19, Dua Pasien Wafat

Megapolitan
Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Nama Wali Kota Depok Disinggung Dalam Dugaan Korupsi di Dinas Damkar

Megapolitan
BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

BP2MI Temukan 13 Calon TKI Ilegal Saat Grebek Apartemen di Harmoni

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Ini Cara Buat E-KTP Baru Pengganti yang Hilang atau Rusak Via Online, Berlaku Luar Domisili

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Jadi Syarat Perjalanan Udara dan Laut, Berikut Cara Mengisi e-HAC

Megapolitan
Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Industri Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X