Mendagri: Ngeri Banget Jakarta Underground Government, seperti...

Kompas.com - 06/12/2017, 13:12 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Sumarsono hadir di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara workshop underground goverment yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (6/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaDirektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Sumarsono hadir di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara workshop underground goverment yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (6/12/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara lokakarya underground government yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit, Rabu (6/12/2017).

"Saya mewakili Mendagri. Pertanyaan pertama dari Pak Menteri, ini judulnya ngeri banget, Jakarta Underground Government, seperti Jakarta Undercover," ujar Sumarsono.

Jakarta Undercover yang dimaksud Sumarsono merupakan film drama Indonesia yang berdasarkan buku berjudul sama karya Moammar Emka. Buku itu menceritakan tentang dunia malam di Ibu Kota.

Meski demikian, Soni menambahkan, Mendagri sangat mengapresiasi konsep yang ditawarkan PT MRT yang terkandung dalam tema acara hari ini.

"Kami apresiasi undangan Pemprov DKI untuk memilih judul ini karena bisa jadi starting point untuk membicarakan yang selama ini belum banyak peraturannya, ini (konsep underground government) masih dalam ruang yang gelap dari segi pemerintahan," katanya.

Baca juga: Manfaatkan Ruang Bawah Tanah di Jakarta, PT MRT Minta Kepastian Hukum

Ia menambahkan, hal ini berkenaan dengan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota yang hingga saat ini mekanismenya masih terus berjalan.

"UU DKI belum masuk ini ruang bawah tanah. Jadi, ini kesempatan untuk masukkan. Jadi, di UU pertama ini momentumnya pas kita bahas, simultan," ucapnya.

PT Mass Rapid Transit (MRT) membutuhkan seperangkat aturan untuk mendukung pembangunan yang mereka lakukan di bawah tanah. Saat MRT beroperasi nanti, ruang bawah tanah akan dioptimalkan untuk berbagai macam keperluan stasiun hingga transit oriented development.

"Kami ingin ketika kami masuk ke ranah baru itu ada landasan hukumnya. Kami mau ingatkan semua pihak, kalau mau memaksimalkan ruang bawah tanah itu perlu ada undang-undang yang mengatur," kata Direktur Utama PT MRT William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang membahas soal ruang bawah tanah. Namun, bentuknya baru berupa peraturan gubernur dan peraturan menteri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

5 Hal yang Perlu Diketahui soal GeNose, Mulai dari Harga hingga Tingkat Akurasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

[POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kisruh di Gerindra soal Dorongan Agar Anies Mundur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X