Kemendagri: Kenaikan Dana Parpol Nasional Saja Rp 1.000, Tiba-tiba DKI Memberikan Rp 4.000

Kompas.com - 06/12/2017, 21:41 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono saat ditemui di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyoroti tingginya kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik pada APBD DKI 2018. Kenaikan bantuan keuangan kepada parpol yang dianggarkan pada APBD DKI 2018 menjadi Rp 4.000 per suara.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan kenaikan bantuan keuangan untuk parpol di DKI dengan tingkat nasional.

"Jadi, (kenaikan dana parpol) nasional saja Rp 1.000, masa (DKI) Rp 4.000," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2017).

Baca juga : Dana Parpol Naik, Demokrat Akan Berdiskusi dengan KPK

Menurut dia, kenaikan bantuan keuangan untuk parpol itu melebihi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Yang betul kan sekarang itu kenaikannya Rp 1.000, pengaturan nasional, APBN. Tiba-tiba dia (Pemprov DKI) memberikan Rp 4.000. Saya kira itu juga bagian yang menurut saya sedikit berlebihan angkanya," kata Sumarsono.

Kemendagri masih mengevaluasi APBD DKI 2018 hingga 2 pekan ke depan.

Baca juga : Mendagri Akui Kenaikan Dana Parpol Tak Jamin Korupsi Berkurang

"Tinggal pokoknya seluruh APBD ini corat-coret, corat-coret, ganti-ganti, terus dia (DKI) sempurnakan, ya selesai. Jadi, enggak punya hak jawab lagi," ucap Sumarsono.

Dalam laman apbd.jakarta.go.id yang diakses hari ini, Pemprov DKI menganggarkan bantuan keuangan untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Bantuan keuangan yang diberikan yakni:

1. DPW Partai Nasdem Rp 84.507.970

2. DPW PKB Rp 106.665.190

3. DPW PKS Rp 174.004.000

4. DPW PDI-P Rp 505.055.630

5. DPD Golkar Rp 154.250.610

6. DPD Gerindra Rp 242.913.520

7. DPD Demokrat Rp 147.980.890

8. DPW PAN Rp 70.841.440

9. DPW PPP Rp 185.411.840

10. DPD Hanura Rp 146.327.870

Adapun pemerintah pusat telah memutuskan menaikkan dana bantuan untuk partai politik hampir sepuluh kali lipat, dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Megapolitan
46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

Megapolitan
Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Megapolitan
Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Megapolitan
Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Megapolitan
Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Megapolitan
Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Megapolitan
Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Megapolitan
Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Megapolitan
Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

Megapolitan
Pelajar dan Pengajar Positif Covid-19 Selama PTM 100 Persen, 6 Sekolah di Jakarta Barat Ditutup Sementara

Pelajar dan Pengajar Positif Covid-19 Selama PTM 100 Persen, 6 Sekolah di Jakarta Barat Ditutup Sementara

Megapolitan
Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Lapas Kelebihan Kapasitas, Kajati Jabar: Kasus Kecil Tak Perlu Masuk Pengadilan

Lapas Kelebihan Kapasitas, Kajati Jabar: Kasus Kecil Tak Perlu Masuk Pengadilan

Megapolitan
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD, 3 Pelaku Masih Buron

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD, 3 Pelaku Masih Buron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.