Rencana Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW Dibatalkan Kemendagri?

Kompas.com - 07/12/2017, 10:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan menghapus laporan pertanggungjawaban ( LPJ) dana operasional RT/RW mulai tahun depan. Anies pertama kali mengungkapkan rencananya itu dalam pertemuan dengan pengurus RT, RW, dan lembaga masyarakat kelurahan (LMK) se-Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017) lalu, setelah ia mendengarkan berbagai keluhan soal LPJ tersebut.

"Mulai 2018, Bapak, Ibu (RT/RW) tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies.

Alasannya, dia ingin pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya mengurus persoalan administrasi.

Baca juga : Anies Naikkan Dana Operasional RT/RW, tapi Kewajiban Buat LPJ Dihapus

Setelah mendapat kritikan, Anies menyebutkan kebijakan itu masih sebatas perencanaan dan pengkajian. Menurut dia, kebijakan itu belum tentu dilaksanakan.

"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan ya. Tapi sudah ramai duluan. Belum, belum (diputuskan)," ujar Anies di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan. Oleh sebab itu, pihaknya harus memastikan setia peser uang negara yang dikeluarkan tercatat dengan baik dan memiliki pertanggungjawaban yang baik pula.

Baca juga : Anies Sebut Penghapusan LPJ Dana RT/RW Baru Obrolan, tetapi Ramai Duluan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan hal serupa. Dia ingin penggunaan dana operasional RT/RW tetap transparan meskipun Pemprov DKI berencana menghapus LPJ-nya.

Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta, kata Sandi, sedang merumuskan mekanisme pertanggungjawaban dana operasional itu agar tetap sesuai koridor hukum.

"Kami kan ingin dorong tetap transparansi, tetap ada pertanggungjawaban, tapi dalam bentuk apa, Biro Tapem lagi menyusun," kata Sandi.

Penolakan Kemendagri

Sandi mengaku dirinya dan Anies akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait rencana tersebut. Dia tidak ingin kebijakan tersebut menyalahi aturan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X