RT/RW Wajib Laporkan Penggunaan Dana Operasional Tiap 6 Bulan

Kompas.com - 07/12/2017, 16:36 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, RT/RW di Jakarta wajib melaporkan pertanggungjawaban dana operasional setiap enam bulan mulai 2018. Penggunaan dana itu dilaporkan ke kelurahan sebagai bentuk kontrol.

"Iya, diserahkan setiap enam bulan yang bentuknya laporan keuangan. Sebagai pembinaan saja, kontrol," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

Format laporan keuangan itu akan terlampir dalam keputusan gubernur yang akan diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya. Selain dilaporkan ke kelurahan, Premi menyebut, pertanggungjawaban itu juga dilaporkan kepada warga di lingkungan mereka dalam forum musyawarah RT/RW.

"Warga itu justru dengan hal ini jadi tahu karena mekanisme dan pengawasannya juga dilaporkan kepada warga," kata dia.

Baca juga: LPJ Dana Operasional Tetap Ada, Pemprov DKI Hanya Hapus KPI RT/RW dan Pelaporan Kuitansi

Dengan adanya forum musyawarah RT/RW, warga juga turut mengawasi penggunaan dana operasional yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

Warga bisa mempertanyakan penggunaan dana tersebut, bahkan mencopot RT/RW dari jabatannya sesuai mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman RT/RW.

Baca juga: Merujuk ke Pengalaman Ayah, Sandi Bilang LPJ Bikin RT/RW Kerepotan

"Kalau saya warga, saya bisa tanya kepada Pak RT dan RW. Kalau memang dia tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai RT/RW, kan dia bisa dicopot dengan dasar forum musyawarah RT/RW. Di Pergub 171 ada mekanismenya itu," ucap Premi.

Laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW akan tetap ada pada 2018. Namun, Pemprov DKI Jakarta menghapus key performance indicator (KPI) yang harus diisi ketua RT/RW dan pelaporan kuitansi dalam LPJ tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X