Anies: Kalau Dilaporkan, Ada 33.000 RT Gimana Mengawasinya Coba?

Kompas.com - 07/12/2017, 20:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW dengan sistem yang selama ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta selalu menumpuk. Hal itu menjadi salah satu alasan Anies mengubah mekanisme LPJ dana operasional tersebut.

"Kita tahu di Jakarta hari ini ada 30.407 RT dan 2.732 RW. Jadi, total RT/RW itu 33.139. Pelaporan-pelaporan yang dilakukan menumpuk dalam kenyataannya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

Saat ini, ketua RT/RW membuat LPJ dana operasional dan menyerahkannya setiap 3 bulan ke kelurahan.

Mulai 2018, Anies membuat mekanisme baru sehingga RT/RW langsung melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada warga di lingkungannya dan laporannya ditembuskan ke kelurahan.

Baca juga : Anies: LPJ RT/RW Ada, Singkat Sekali, Laporannya ke Warga

 

Pertanggungjawaban itu dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan dalam forum musyawarah RT/RW.

"Kami ingin pertanggungjawaban itu disampaikan kepada orang-orang yang memang memilih mereka. Toh kegiatannya adalah kegiatan di kampung. RT/RW bukan ditunjuk oleh Pemprov, tapi mereka hasil pilihan warga," kata Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Anies menjelaskan, dana yang diterima RT/RW bukan hanya berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Ada pula sumber dana lain yang harus dicatat dalam buku keuangan, salah satunya dari swadaya masyarakat.

Oleh karena itu, Anies menilai LPJ itu lebih tepat disampaikan kepada warga dan ditembuskan ke kelurahan.

Baca juga : RT/RW Wajib Laporkan Penggunaan Dana Operasional Tiap 6 Bulan

Anies yakin mekanisme baru yang akan berlaku mulai 1 Januari 2018 itu akan meningkatkan akuntabilitas publik.

"Kalau dilaporkan jumlahnya 33.000 gimana ngawasinnya coba? Saya tanya Anda, terima laporan nih 33.000, gimana ngeceknya ayo? Tiap bulan tuh. Mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan?" ucapnya.

"Dengan cara begitu (laporan kepada warga), maka pengawasan program ini akan jauh lebih mudah karena diawasi oleh warga," tambah Anies.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Megapolitan
SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Megapolitan
Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan 'Sumpah Buruh' Tolak Omnibus Law

Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan "Sumpah Buruh" Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Megapolitan
Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Megapolitan
Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Megapolitan
Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Megapolitan
Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Megapolitan
Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah di Pasar Rebo

Seorang Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah di Pasar Rebo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X