Bagaimana DPRD DKI Menghitung Dana Partai hingga Rp 4.000 Per Suara?

Kompas.com - 08/12/2017, 06:34 WIB
Suasana sidang paripurna pengesahan APBD DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Suasana sidang paripurna pengesahan APBD DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana bantuan keuangan untuk partai politik naik sekitar 10 kali lipat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018. Jika awalnya mereka mendapat Rp 410 per suara, kini partai politik bisa mendapat Rp 4.000 per suara.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pantas Nainggolan menjelaskan, acuan yang digunakan dalam menentukan nilai itu. Menurut dia, bantuan keuangan parpol di tingkat nasional naik 10 kali lipat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Atas dasar itu, DPRD DKI mengusulkan besar pengali yang sama.

"Dulu parpol DKI kan dapat Rp 410 per suara sementara ketentuan dari pusat itu Rp 108. Nah yang Rp 108 ini kan mengalami peningkatan 10 kali lipat ke RP 1.000, maka kemarin kami logikanya peningkatan 10 kali lipat juga," kata Pantas ketika dihubungi, Kamis (7/12)2017).

Baca juga : Kemendagri: Kenaikan Dana Parpol Nasional Saja Rp 1.000, Tiba-tiba DKI Memberikan Rp 4.000

Secara struktur, kata Pantas, partai-partai di DKI Jakarta memiliki kepengurusan sampai tingkat RT. Bantuan keuangan akan digunakan untuk partai di tiap tingkatan di Jakarta.

Namun, penggunaannya tidak bisa sebebas mungkin tetapi terbatas sesuai ketentuan saja. Pantas mengatakan salah satu urusan parpol yang bisa menggunakan bantuan keuangan ini adalah kaderisasi.

Saat ini, anggaran tersebut sudah disahkan dalam APBD DKI 2018. APBD sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri memiliki wewenang untuk mengevaluasi anggaran bantuan parpol itu.

Pantas mengatakan akan mengikuti saja hasil evaluasi Kemendagri. Namun dia ingin Kemendagri mengetahui landasan berpikir yang digunakan DPRD DKI saat memutuskan anggaran Rp 4.000 itu.

"Kalau akhirnya harus dikurangi, ya kami mau bilang apa. Tapi logika itu yang harus kita bangun," kata Pantas.

Hal serupa juga dijelaskan anggota DPRD DKI dari Fraksi PPP, Riano Ahmad. Riano mengatakan kenaikan bantuan parpol baru asumsi dalam menyesuaikan kenaikan di tingkat nasional. Pemprov DKI, kata Riano, melakukan peningkatan sesuai dengan kemampuan daerah.

"Saya kira itu penyesuaian dengan asumsi kenaikan yang sama juga di tingkat nasional atau pusat yang juga mengalami kenaikan. Maka di daerah juga menyesuaikan dengan kemampuan daerah," kata Riano.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Megapolitan
Kasus Covid-19 Varian Omicron di Jakarta Didominasi Transmisi Lokal

Kasus Covid-19 Varian Omicron di Jakarta Didominasi Transmisi Lokal

Megapolitan
Pengemudi Tak Sengaja Injak Pedal Gas, Mobil Sedan Terperosok ke Kali di Ciputat

Pengemudi Tak Sengaja Injak Pedal Gas, Mobil Sedan Terperosok ke Kali di Ciputat

Megapolitan
PT KAI Daop 1 Berinovasi Hadirkan Fasilitas Ruang Tunggu yang Instagramable

PT KAI Daop 1 Berinovasi Hadirkan Fasilitas Ruang Tunggu yang Instagramable

Megapolitan
BOR RS Rujukan Covid-19 di Bekasi Melonjak, Pekan Lalu 7 Persen, Kini Nyaris 22 Persen

BOR RS Rujukan Covid-19 di Bekasi Melonjak, Pekan Lalu 7 Persen, Kini Nyaris 22 Persen

Megapolitan
Kadis Pendidikan: Jangan Sampai karena PTM Ada yang Terpapar Covid-19

Kadis Pendidikan: Jangan Sampai karena PTM Ada yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Setelah Diundang Anies, JRMK Batal Gelar Demo Akbar di Balai Kota

Setelah Diundang Anies, JRMK Batal Gelar Demo Akbar di Balai Kota

Megapolitan
Jelang Imlek, Warga Berburu Permen dan Kue Keranjang di Pecinan Glodok

Jelang Imlek, Warga Berburu Permen dan Kue Keranjang di Pecinan Glodok

Megapolitan
Bantah Twit Viral, Polisi Pastikan 2 Orang yang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online adalah Penjambret

Bantah Twit Viral, Polisi Pastikan 2 Orang yang Tewas Ditabrak Sopir Taksi Online adalah Penjambret

Megapolitan
Fortuner Hilang Kendali, Tabrak Pagar dan Hantam Avanza di Tol Dalam Kota

Fortuner Hilang Kendali, Tabrak Pagar dan Hantam Avanza di Tol Dalam Kota

Megapolitan
Langgar Jam Operasional, Duck Down Bar di Jakarta Selatan Disegel Polisi

Langgar Jam Operasional, Duck Down Bar di Jakarta Selatan Disegel Polisi

Megapolitan
16 Obyek di Jakarta Utara Direkomendasikan sebagai Cagar Budaya

16 Obyek di Jakarta Utara Direkomendasikan sebagai Cagar Budaya

Megapolitan
Penyelundupan 11 Kg Sabu Berhasil Digagalkan, Barang Dimasukkan ke Dalam Ban Mobil

Penyelundupan 11 Kg Sabu Berhasil Digagalkan, Barang Dimasukkan ke Dalam Ban Mobil

Megapolitan
107 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Suyoto, 3 Terkonfirmasi Omicron

107 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Suyoto, 3 Terkonfirmasi Omicron

Megapolitan
Pramudi Bus TransJakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri Dihadiahi Emas Antam

Pramudi Bus TransJakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri Dihadiahi Emas Antam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.