Anies Tak Jadi Hapus LPJ RT/RW, tetapi Akan Menyederhanakan

Kompas.com - 08/12/2017, 08:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulanya berencana menghapus laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW mulai tahun depan. Alasannya, dia ingin pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya sibuk mengurus persoalan administrasi.

"Mulai 2018, Bapak, Ibu (RT/RW) tidak perlu menuliskan laporan ( LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies dalam pertemuan bersama ketua RT/RW se-Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Belakangan, Anies memutuskan LPJ itu tetap ada. Pengurus RT/RW mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dalam buku keuangan RT/RW.

Pertanggungjawaban itu langsung dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Laporan tersebut juga ditembuskan ke kelurahan.

Keputusan itu mengubah rencana kebijakan sebelumnya, yakni RT/RW menyerahkan LPJ dana operasional ke kelurahan setiap tiga bulan. LPJ RT/RW nanti dibuat sesuai format yang ditentukan dalam keputusan gubernur yang akan diteken Anies.

"Laporannya (RT/RW) ada, singkat sekali, dan itu formatnya yang mereka bisa pakai untuk warga. Jadi, laporan mereka ke warga," kata Anies, Kamis (7/12/2007).

Baca juga: Anies: LPJ RT/RW Ada, Singkat Sekali, Laporannya ke Warga

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, salah satunya karena ketua RT/RW dipilih warga di lingkungan mereka. Alasan lainnya karena dana yang diterima RT/RW bukan hanya berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Ada pula sumber dana lain yang harus dicatat dalam buku keuangan, seperti dari swadaya masyarakat.

Laporan menumpuk

Anies menyebut LPJ dana operasional RT/RW dengan sistem yang selama ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta selalu menumpuk. Ada 30.407 RT dan 2.732 RW sehingga jumlahnya 33.139 RT/RW. Anies mempertanyakan pengawasan laporan yang menumpuk itu.

"Kalau dilaporkan jumlahnya 33.000 gimana ngawasin-nya coba? Saya tanya kepada Anda, terima laporan 33.000, gimana ngecek-nya, ayo? Tiap bulan, tuh. Mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan?" katanya.

Baca juga: Anies: Kalau Dilaporkan, Ada 33.000 RT "Gimana" Mengawasinya Coba?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop di Jakarta Terapkan Aturan Pembatasan Usia Penonton

Bioskop di Jakarta Terapkan Aturan Pembatasan Usia Penonton

Megapolitan
Keroyok Polisi saat Amankan Demo di Jakarta, 3 Pemuda Ditangkap

Keroyok Polisi saat Amankan Demo di Jakarta, 3 Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Puskesmas Tapos Dipersiapkan Gelar Simulasi Alur Vaksinasi Covid-19 di Depok

Puskesmas Tapos Dipersiapkan Gelar Simulasi Alur Vaksinasi Covid-19 di Depok

Megapolitan
Jakarta Velodrome Kembali Dibuka untuk Publik, Ini Syarat Berolahraga di Sana

Jakarta Velodrome Kembali Dibuka untuk Publik, Ini Syarat Berolahraga di Sana

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Dukun Cabul Mengaku Bisa Sembuhkan Covid-19 di Tangerang

Polisi Periksa Kejiwaan Dukun Cabul Mengaku Bisa Sembuhkan Covid-19 di Tangerang

Megapolitan
Kasus Positif di Tangsel Disebut Melonjak karena Jumlah Tes Covid-19 Meningkat

Kasus Positif di Tangsel Disebut Melonjak karena Jumlah Tes Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Megapolitan
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Megapolitan
Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Megapolitan
Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Megapolitan
Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Megapolitan
Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X