FITRA: Penyederhanaan LPJ RT/RW Suatu Kemunduran Sistem Pelaporan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW mulai tahun depan dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan dengan menyertakan tembusan ke kelurahan.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto kebijakan tersebut adalah suatu kemunduran.

"Secara akuntabilitas vertikal sebenarnya hal ini mengalami kemunduran, ada sekitar 33 ribu laporan mengenai dana operasional yang sebenarnya bisa memfungsikan setiap kelurahan maupun kecamatan untuk me-review," kata Yenny kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2017).

Menurut Yenny, dengan RT/RW menyerahkan laporan ke Kecamatan dan Kelurahan untuk kemudian dikaji dan diserahkan ke Pemprov DKI, transparansi peruntukan anggaran di masyarakat kelas bawah bisa dipertanggungjawabkan.

"Dari hasil LPJ RT/RW sebenarnya bisa dilihat dinamika distribusi alokasi yang dilakukan di tingkat level bawah," ucap Yenny.

Baca juga : Anies Tak Jadi Hapus LPJ RT/RW Hanya Akan Menyederhanakannya

Yenny menilai, LPJ tetap perlu disampaikan untuk kemudian dikaji ulang. Tentunya ditopang oleh aturan yang mengikat dan instruksi yang tegas dari pemerintah.

"Secara horinzontal (LPJ) ke masyarakat memang bagus dan diperlukan. Namun, perlu ada aturan maupun instruksi agar dinamika di masyarakat benar-benar terjadi," tutur Yenny.

Menurut Yenny, akan lebih bagus lagi jika LPJ tersebut ditangani dan dikelola dengan baik oleh RT/RW, Kecamatan dan Kelurahan hingga ke pemerintah.

"Akan lebih bagus jika itu dilakukan, agar setiap pengguna APBD memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Akan lebih bagus lagi jika akuntabilitas secara vertikal dan horinzontal dilakukan bersama-sama," ucap Yenny.

Baca juga : Anies: Kalau Dilaporkan, Ada 33.000 RT Gimana Mengawasinya Coba?