ICW: Penyederhanaan Ini Sama Saja Mengatakan Tidak Ada LPJ

Kompas.com - 08/12/2017, 15:24 WIB
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017). Ambaranie Nadia K.MKoordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Koodinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch ( ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya ingin meniadakan laporan pertanggungjawaban ( LPJ) operasional RT/RW bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Firdaus menjelaskan, hal itu karena anggaran yang diberikan Pemprov DKI kepada RT/RW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kalau kita bicara dana operasional RT/RW bersumber dari APBD, APBD kan bagian dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel," ujar Firdaus kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2017).

Belakangan, Anies tak jadi menghapus, tetapi menyederhanakan LPJ. Firdaus mempertanyakan rencana Anies tersebut.

Baca juga : FITRA: Penyederhanaan LPJ RT/RW Suatu Kemunduran Sistem Pelaporan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Dari lampiran format LPJ yang didapatkan ICW, format tersebut hanya mencantumkan kolom yang berisi sisa penggunaan dana bulan sebelumnya, jumlah dana yang diterima, pengeluaran di bulan tersebut, total pengeluaran, dan sisa penggunaan dana pada bulan tersebut.

Namun, kata Firdaus, RT/RW tak diwajibkan mengisi rincian anggaran yang dikelurkan setiap kegiatannya. Menurut Firdaus, penyederhanaan itu sama saja tidak menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh RT/RW.

"Artinya kalau begini apa yang dipertanggungjawabkan, tidak ada, cuma general saja. Tapi apakah pertanggungjawaban selesai, ya. Apakah kita bisa membaca akuntabilitasnya, tidak. Penyederhanaan ini sama saja mengatakan tidak ada LPJ," ujar Firdaus.

Baca juga : Anies Tak Jadi Hapus LPJ RT/RW Hanya Akan Menyederhanakannya

Gubernur Anies awalnya berencana menghapus LPJ dana operasional RT/RW mulai 2018. Alasannya, dia ingin pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya sibuk mengurus persoalan administrasi.

Namun, Anies memutuskan LPJ itu tetap ada. Pengurus RT/RW mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dalam buku keuangan RT/RW.

Pertanggungjawaban itu langsung dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan. Laporan tersebut juga ditembuskan ke kelurahan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Megapolitan
Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Megapolitan
Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Megapolitan
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Megapolitan
TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

Megapolitan
Wali Kota Pastikan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD Patriot Bekasi Penuhi Standar Rumah Sakit

Wali Kota Pastikan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD Patriot Bekasi Penuhi Standar Rumah Sakit

Megapolitan
49 RT di DKI Jakarta Masih Terendam Banjir dengan Ketinggian 10 hingga 80 Sentimeter

49 RT di DKI Jakarta Masih Terendam Banjir dengan Ketinggian 10 hingga 80 Sentimeter

Megapolitan
Sumber Dentuman di Jakarta Terjawab, TNI AU Sebut Itu Efek Ledakan TNT pada Kegiatan Paskhas

Sumber Dentuman di Jakarta Terjawab, TNI AU Sebut Itu Efek Ledakan TNT pada Kegiatan Paskhas

Megapolitan
[UPDATE] 23 Jalan di Jakarta Barat yang Masih Terendam pada Selasa Pagi

[UPDATE] 23 Jalan di Jakarta Barat yang Masih Terendam pada Selasa Pagi

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Terapkan Protokol Covid-19 di Lokasi Pengungsian Korban Banjir

Anies: Pemprov DKI Terapkan Protokol Covid-19 di Lokasi Pengungsian Korban Banjir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Katulampa Siaga 1 dan Banjir Kiriman di Jakarta | Suara Dentuman Kembali Terdengar Kemarin

[POPULER JABODETABEK] Katulampa Siaga 1 dan Banjir Kiriman di Jakarta | Suara Dentuman Kembali Terdengar Kemarin

Megapolitan
Pemkot Bekasi Usul Tambah Fasilitas RSD Patriot ketimbang Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Usul Tambah Fasilitas RSD Patriot ketimbang Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Daftar 32 Ruas Jalan di Jakarta yang Masih Terendam Banjir Pagi Ini

Daftar 32 Ruas Jalan di Jakarta yang Masih Terendam Banjir Pagi Ini

Megapolitan
[Update Covid-19 di Depok]: 50 Kasus Baru, 97 Pasien Pulih

[Update Covid-19 di Depok]: 50 Kasus Baru, 97 Pasien Pulih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X