ICW: Penyederhanaan Ini Sama Saja Mengatakan Tidak Ada LPJ - Kompas.com

ICW: Penyederhanaan Ini Sama Saja Mengatakan Tidak Ada LPJ

Kompas.com - 08/12/2017, 15:24 WIB
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).Ambaranie Nadia K.M Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koodinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch ( ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya ingin meniadakan laporan pertanggungjawaban ( LPJ) operasional RT/RW bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Firdaus menjelaskan, hal itu karena anggaran yang diberikan Pemprov DKI kepada RT/RW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kalau kita bicara dana operasional RT/RW bersumber dari APBD, APBD kan bagian dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel," ujar Firdaus kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2017).

Belakangan, Anies tak jadi menghapus, tetapi menyederhanakan LPJ. Firdaus mempertanyakan rencana Anies tersebut.

Baca juga : FITRA: Penyederhanaan LPJ RT/RW Suatu Kemunduran Sistem Pelaporan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Dari lampiran format LPJ yang didapatkan ICW, format tersebut hanya mencantumkan kolom yang berisi sisa penggunaan dana bulan sebelumnya, jumlah dana yang diterima, pengeluaran di bulan tersebut, total pengeluaran, dan sisa penggunaan dana pada bulan tersebut.

Namun, kata Firdaus, RT/RW tak diwajibkan mengisi rincian anggaran yang dikelurkan setiap kegiatannya. Menurut Firdaus, penyederhanaan itu sama saja tidak menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh RT/RW.

"Artinya kalau begini apa yang dipertanggungjawabkan, tidak ada, cuma general saja. Tapi apakah pertanggungjawaban selesai, ya. Apakah kita bisa membaca akuntabilitasnya, tidak. Penyederhanaan ini sama saja mengatakan tidak ada LPJ," ujar Firdaus.

Baca juga : Anies Tak Jadi Hapus LPJ RT/RW Hanya Akan Menyederhanakannya

Gubernur Anies awalnya berencana menghapus LPJ dana operasional RT/RW mulai 2018. Alasannya, dia ingin pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya sibuk mengurus persoalan administrasi.

Namun, Anies memutuskan LPJ itu tetap ada. Pengurus RT/RW mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dalam buku keuangan RT/RW.

Pertanggungjawaban itu langsung dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan. Laporan tersebut juga ditembuskan ke kelurahan.


Kompas TV Pemprov dki jakarta mengaku tengah menyusun teknis laporan pertanggungjawaban, LPJ dana operasional RT/RW.

EditorKurnia Sari Aziza
Komentar

Terkini Lainnya

Survei Alvara: 59,9 Persen Responden Setuju Anies Cawapres Prabowo

Survei Alvara: 59,9 Persen Responden Setuju Anies Cawapres Prabowo

Nasional
Survei Alvara: PPP, Nasdem dan PAN Terancam Tak Lolos ke Parlemen

Survei Alvara: PPP, Nasdem dan PAN Terancam Tak Lolos ke Parlemen

Nasional
Empat Parpol Ini Diprediksi Masih Mendominasi Popularitas di Pemilu 2019

Empat Parpol Ini Diprediksi Masih Mendominasi Popularitas di Pemilu 2019

Nasional
Ondel-ondel 'Penyelamat' Anak-anak Putus Sekolah...

Ondel-ondel "Penyelamat" Anak-anak Putus Sekolah...

Megapolitan
Survei: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK dan Polri Meningkat, DPR Terendah

Survei: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK dan Polri Meningkat, DPR Terendah

Nasional
Gubernur NTB Sangat Terpukul Atas Hilangnya Dokter Mawardi

Gubernur NTB Sangat Terpukul Atas Hilangnya Dokter Mawardi

Regional
Survei Kompas: Sebulan Jelang Pilgub Jabar, Ridwan Kamil-Uu 40,4 Persen, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 39,1 Persen

Survei Kompas: Sebulan Jelang Pilgub Jabar, Ridwan Kamil-Uu 40,4 Persen, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 39,1 Persen

Regional
Presiden Jokowi Akan Terima Kunjungan PM India

Presiden Jokowi Akan Terima Kunjungan PM India

Nasional
Orangtua di China Bertemu Anaknya yang Hilang 24 Tahun Berkat Tes DNA

Orangtua di China Bertemu Anaknya yang Hilang 24 Tahun Berkat Tes DNA

Internasional
Di UEA, Jumlah Pasien akibat Makan Berlebihan saat Buka Puasa Melonjak

Di UEA, Jumlah Pasien akibat Makan Berlebihan saat Buka Puasa Melonjak

Internasional
Survei Alvara: Harapan akan Jokowi Kembali Jadi Presiden Menurun

Survei Alvara: Harapan akan Jokowi Kembali Jadi Presiden Menurun

Nasional
Kolaborasi, Gibran, Kaesang dan Bobby Buka 'Kedai Rakyat' di Medan

Kolaborasi, Gibran, Kaesang dan Bobby Buka "Kedai Rakyat" di Medan

Regional
Cegah Penyusupan Jalur Laut, Israel Bangun Penghalang di Lepas Pantai

Cegah Penyusupan Jalur Laut, Israel Bangun Penghalang di Lepas Pantai

Internasional
Mengaku Diperiksa KPK Pekan Lalu, Ini Penjelasan Tuan Guru Bajang

Mengaku Diperiksa KPK Pekan Lalu, Ini Penjelasan Tuan Guru Bajang

Regional
AS Siap Berteman dengan Iran Jika Penuhi 12 Tuntutan yang Diajukan

AS Siap Berteman dengan Iran Jika Penuhi 12 Tuntutan yang Diajukan

Internasional

Close Ads X