ICW: Penyederhanaan Ini Sama Saja Mengatakan Tidak Ada LPJ

Kompas.com - 08/12/2017, 15:24 WIB
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017). Ambaranie Nadia K.MKoordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Koodinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch ( ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya ingin meniadakan laporan pertanggungjawaban ( LPJ) operasional RT/RW bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Firdaus menjelaskan, hal itu karena anggaran yang diberikan Pemprov DKI kepada RT/RW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kalau kita bicara dana operasional RT/RW bersumber dari APBD, APBD kan bagian dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel," ujar Firdaus kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2017).

Belakangan, Anies tak jadi menghapus, tetapi menyederhanakan LPJ. Firdaus mempertanyakan rencana Anies tersebut.

Baca juga : FITRA: Penyederhanaan LPJ RT/RW Suatu Kemunduran Sistem Pelaporan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Dari lampiran format LPJ yang didapatkan ICW, format tersebut hanya mencantumkan kolom yang berisi sisa penggunaan dana bulan sebelumnya, jumlah dana yang diterima, pengeluaran di bulan tersebut, total pengeluaran, dan sisa penggunaan dana pada bulan tersebut.

Namun, kata Firdaus, RT/RW tak diwajibkan mengisi rincian anggaran yang dikelurkan setiap kegiatannya. Menurut Firdaus, penyederhanaan itu sama saja tidak menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh RT/RW.

"Artinya kalau begini apa yang dipertanggungjawabkan, tidak ada, cuma general saja. Tapi apakah pertanggungjawaban selesai, ya. Apakah kita bisa membaca akuntabilitasnya, tidak. Penyederhanaan ini sama saja mengatakan tidak ada LPJ," ujar Firdaus.

Baca juga : Anies Tak Jadi Hapus LPJ RT/RW Hanya Akan Menyederhanakannya

Gubernur Anies awalnya berencana menghapus LPJ dana operasional RT/RW mulai 2018. Alasannya, dia ingin pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya sibuk mengurus persoalan administrasi.

Namun, Anies memutuskan LPJ itu tetap ada. Pengurus RT/RW mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dalam buku keuangan RT/RW.

Pertanggungjawaban itu langsung dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan. Laporan tersebut juga ditembuskan ke kelurahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

Megapolitan
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Megapolitan
Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Megapolitan
Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Megapolitan
Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Megapolitan
Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Megapolitan
Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Megapolitan
100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

Megapolitan
Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Megapolitan
Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Megapolitan
Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X