Pemprov DKI Tak Lagi Unggah Video ke YouTube, Sandiaga Tak Ingin Warga Terpecah

Kompas.com - 09/12/2017, 11:59 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (6/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (6/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan alasan video rapat-rapat pimpinan tidak diunggah ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Sandiaga mempertanyakan pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dengan video itu.

"Kami lihat dari segi efektivitas, rapim kalau mau diangkat message-nya apa yang mau kita angkat?" ujar Sandiaga di Kantor Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).

Kata Sandi, dia tidak ingin menggunakan chanel (saluran) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memecah belah. Dia khawatir ada isu yang sedang dibahas di rapim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Kami enggak mau mem-push sesuatu yang kami khawatirkan bisa memecah belah warga. Ini sudah memasuki Natal dan Tahun Baru, gunakan kesempatan ini untuk merangkul semua," kata Sandiaga.

Baca juga: Maksud Sandiaga Sebut Video Rapim ke YouTube Bisa Pecah Masyarakat

"Jangan mengangkat isu-isu yang berpotensi menjadi cibiran, ejek mengejek antara masyarakat," tambah Sandi.

Namun, dia tidak melarang jika ada warga yang ingin meminta video rapim tersebut. Video tersebut bisa diminta kepada Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati. Sandiaga mengaku Pemprov DKI Jakarta tetap terbuka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami terbuka semuanya, kami institusi publik, kami akan terbuka," kata dia.

Baca juga: Sandiaga Minta Video Rapat yang Diunggah ke YouTube Tak Diedit dan Jangan Pencitraan

Akun YouTube Pemprov DKI Jakarta terakhir kali mengunggah video rapim pada satu bulan lalu. Video rapim yang diunggah adalah rapim tanggal 23 Oktober 2017.

Sisanya, video yang diunggah lebih banyak video kegiatan dan wawancara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga. Satu video rapat yang diunggah setelah rapim 30 November adalah video Sandiaga menerima perwakilan OJK.

Kompas TV Langkah Anies Baswedan yang sempat akan menghapuskan kewajiban pelaporan penggunaan dana operasional RT/RW, sempat menuai sorotan publik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Megapolitan
Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.