Ketika Kemudahan Warga Mengakses Video Rapat Pemprov DKI Dibatasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno tidak lagi mengunggah video-video rapat ke akun YouTube. Hingga Senin (11/12/2017), akun Youtube Pemprov DKI mengunggah 45 video sejak Anies dan Sandiaga dilantik pada 17 Oktober 2017.

Namun, kebanyakan video yang diunggah ketika Anies dan Sandiaga menghadiri suatu acara. Misalnya video Sandiaga menghadiri Maulid Nabi di Masjid Jami An Nur, video Anies mengikuti upacara HUT ke-46 KORPRI, dan video apel operasi siaga Ibu Kota.

Video lain yang diunggah adalah video wawancara informal Anies-Sandi dengan wartawan dan video program-program unggulan Pemprov DKI.

Sementara itu, video rapat hanya diunggah beberapa saja.

Hanya satu video rapat pimpinan yang diunggah, yakni rapat pada 23 Oktober. Video tersebut merupakan video rapat pimpinan pertama yang diikuti Anies-Sandi. Setelah itu, tidak ada lagi dokumentasi rapat-rapat yang diunggah dan bisa diakses bebas.

Ada satu video rapat lainnya yang diunggah pada 1 Desember, yaitu video pertemuan Sandiaga dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengembangan keuangan syariah di DKI Jakarta. Selain itu, tidak ada lagi video rapat yang diunggah.

Padahal jadwal kegiatan Anies dan Sandiaga sehari-hari padat dengan agenda rapat. Baik rapat tentang OK OTRIP, penataan Tanah Abang, hingga pertemuan-pertemuan antarlembaga dan komunitas.

Kekhawatiran Sandiaga

Sandiaga mengungkapkan alasannya tidak lagi mengunggah video ke akun YouTube. Dia tidak ingin membuat keributan dengan mengunggah video tersebut.

"Kami enggak mau mem-push sesuatu yang kami khawatirkan bisa memecah belah warga. Ini sudah memasuki Natal dan Tahun Baru, gunakan kesempatan ini untuk merangkul semua," kata Sandiaga.

Banyak pembicaraan yang belum matang disampaikan dalam rapat-rapat. Dia tidak ingin rencana yang masih digodok itu diketahui publik dan membuat perdebatan yang tak perlu.

Baca juga : Pemprov DKI Tak Lagi Unggah Video ke YouTube, Sandiaga Tak Ingin Warga Terpecah

Sandiaga mencontohkan video rapat pertama yang diunggah ke YouTube. Video itu jadi bahan saling ejek, baik oleh yang mendukung Anies-Sandiaga maupun yang tidak. Video-video itu menjadi bahan meme oleh para warganet.

"Kalau digunakan untuk dijadikan meme, videonya diedit-edit, baik oleh yang mendukung kami atau yang belum mendukung. Akhirnya jadi perpecahan," ujar Sandiaga.

Sandiaga tidak ingin keterbukaan semacam ini malah menjadi sumber perpecahan di masyarakat.

Lain dulu, lain sekarang. Semua hal yang dikatakan Sandiaga kini berbeda dengan apa yang dia ucapkan beberapa hari setelah dilantik. Ketika itu, Sandiaga mau video rapat tetap diunggah ke YouTube. Syaratnya tidak ada yang diedit dari video tersebut.

Baca juga : Sandiaga Minta Video Rapat yang Diunggah ke YouTube Tak Diedit dan Jangan Pencitraan

Dia mengatakan hal-hal positif yang ada pada pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus tetap dilanjutkan.

"Lanjutin dong yang bagus-bagus, tapi saya bilang jangan diedit, jangan pencitraan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta , Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/10/2017).

Dibatasi

Meski tak lagi mengunggah video ke akun YouTube, Sandiaga bersikukuh menyebut Pemprov DKI terbuka. Masyarakat tetap dapat menonton rapat-rapat yang diikuti Anies-Sandiaga. Namun, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan video rapim, mereka harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta.

"Saya sudah bilang sama Bu Dian (Kepala Dinas Kominfotik), kami enggak ada yang nutup-nutupin, siapa yang mau datang silakan tulis surat, kami kasih, we're open kimono, open kebaya, enggak ada yang ditutup-tutupin," kata Sandiaga.

Baca juga : Sandiaga: Mau Akses Video Rapat Pemprov, Ajukan Surat

Dia mencontohkan pemerintah kota di Belanda yang juga tak mengunggah dan menyebar video rapatnya.

"Waktu Wali Kota Belanda ke sini, Bu Dian cerita bahwa di Belanda yang paling terbuka sendiri konsepnya kalau minta keterbukaan itu harus ada surat resmi, harus ada organisasinya, dan itu akan diberikan," katanya.

Kebiasaan Ahok

Kebiasaan mengunggah video rapat ke akun Youtube dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok pernah cerita alasannya meminta Dinas Kominfotik untuk merekam semua kegiatan resmi gubernur, wagub, hingga sekda, bahkan agenda rapat.

"Awalnya, pas 10 hari baru dilantik itu ada demo buruh 3.000 orang dan yang bertemu dengan saya hanya 30 orang. Saya berpikir begini, jangan-jangan nanti kalau 30 buruh ini sudah sepakat dengan saya, buruh yang di luar menyangka saya menyuap. Ya sudah lebih baik saya videokan," kata Ahok, di Balai Kota, Senin (3/8/2015). 

Hanya saja, saat itu, Dinas Kominfotik DKI hanya mengunggah video rapatnya bersama buruh saat Ahok marah-marah saja. Akhirnya, aksi marah-marahnya itu mencuat di media massa serta banyak stasiun televisi yang menyalin video dari Dinas Kominfotik DKI.

Baca juga : Tak Ingin Jadi Meme yang Memecah Belah, Anies-Sandi Tak Lagi Unggah Video Rapat di YouTube

Setelah kejadian tersebut, Ahok memanggil Dinas Kominfotik DKI dan menginstruksikan untuk mengunggah semua video ke YouTube Pemprov DKI.

"Ternyata responsnya bagus, terus saya tadinya sudah enggak mau keluarin video lagi di YouTube. Eh masyarakat Jakarta yang di Timur Tengah, kayak TKI dan TKW, kirim SMS saya dan bilang, 'Pak, kalau bisa semua rapat Bapak diunggah saja, biar kami bisa ikut bantu Bapak awasi'," kata Ahok.

Kebiasaan ini diteruskan bahkan ketika Pemprov DKI dipimpin seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Sebelum cuti kampanye, Ahok berpesan kepada Sumarsono, Dirjen Otda Kemendagri yang menjadi Plt Gubernur, untuk tetap mengunggah video rapat.

"Semua rapat harus di-upload ke Youtube. Kecuali Plt Gubernur mengatakan, saya enggak mau rapat kami diunggah ke Youtube, semua putusan untuk izin-izin properti tidak boleh di-upload, berarti saya langsung curiga, ada apa ini, ya kan," kata Ahok. 

Kini, keterbukaan itu dibatasi. Masyarakat yang ingin melihat proses pembuatan keputusan melalui rapat pimpinan, silakan bersurat ke Pemprov DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.