Dana Parpol Akan Naik 10 Kali Lipat, Sandiaga Pastikan Berlaku Setelah PP Ditandatangani

Kompas.com - 11/12/2017, 10:19 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno doorstop dengan menggunakan podium atau mimbar di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno doorstop dengan menggunakan podium atau mimbar di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, kenaikan bantuan keuangan partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta akan berlaku setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

"Itu tentunya efektifnya setelah PP ditandatangani. Kami enggak akan mungkin mendahului PP, (aturannya) lebih tinggi," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/12/2017).

Menurut Sandiaga, hingga kini belum ada peraturan gubernur (pergub) yang mengatur adanya kenaikan bantuan keuangan untuk parpol.

Sandiaga mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyesuaikan kenaikan bantuan keuangan parpol sesuai PP yang nantinya akan diteken Presiden Joko Widodo itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah, serta Partai Politik pada Perubahan APBD 2017.

Baca juga : Kenaikan Bantuan Dana Parpol di DKI yang Dinilai Terlalu Berlebihan

Dalam Keputusan Gubernur yang ditandatangani pada 27 Oktober 2017 itu terdapat daftar besaran hibah, bansos, dan bantuan keuangan untuk sejumlah lembaga, salah satunya bantuan keuangan untuk partai politik yang meningkat 10 kali lipat.

Berdasarkan Kepgub itu, ada 10 partai politik yang akan mendapat bantuan keuangan, dari Rp 410 per suara menjadi Rp 4.000 per suara.

"Kami harus tentunya mengacu kepada PP. Nanti kalau PP-nya sudah ditandatangani, kami akan menyesuaikan. Berapa saja yang ditetapkan Kemendagri kami ikut," kata Sandiaga.

Baca juga: Sandi: Kemendagri Dorong Revisi Kenaikan Dana Parpol, Kami Sangat "Welcome"

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memastikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum diteken Presiden Jokowi.

Sumarsono mengatakan, seharusnya Anies-Sandiaga menunggu sampai revisi PP No 5/2009 yang mengatur mengenai kenaikan dana parpol resmi diteken Jokowi.

Baca juga: Kemendagri: Apa Dasar Anies-Sandi Naikkan Bantuan Dana Parpol? PP Belum Ditandatangani

Dia mempertanyakan mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan kenaikan bantuan dana untuk pengurus parpol di Ibu Kota.

"PP-nya belum selesai, dia menaikkan dasarnya apa? Harusnya dia bertahan dengan angka yang lama dulu," kata Sumarsono, Sabtu (9/12/2017).

Kompas TV DPRD DKI Jakarta mengesahkan R-APBD DKI Jakarta 2018 senilai Rp 77,11 triliun.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Megapolitan
5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.