Rencana Penyederhanaan LPJ RT/RW yang Dianggap Sebuah Kemunduran

Kompas.com - 12/12/2017, 11:00 WIB
Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri milad Forum RT/RW se-DKI di Jakarta Utara, Sabtu (17/6/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaGubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri milad Forum RT/RW se-DKI di Jakarta Utara, Sabtu (17/6/2017)
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga pengawas keuangan menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana melakukan penyederhanaan terhadap laporan pertanggungjawaban ( LPJ) pengurus RT/RW merupakan sebuah kemunduran. Pemprov DKI berencana menyederhanakan LPJ RT/RW dengan menghilangkan key performance indicator (KPI) dan tidak mewajibkan melampirkan kuitansi atas anggaran yang dikeluarkan.

Selain itu, pengurus RT/RW tak diwajibkan melapor dan mencatat rincian anggaran yang dikeluarkan setiap kegiatannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan, penyederhanaan dilakukan agar pengurus RT/RW lebih fokus untuk melayani warga dari pada harus mengurus kegiatan administrasi.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai kebijakan tersebut adalah suatu kemunduran. 

Yenny menilai, LPJ tetap perlu disampaikan untuk dikaji ulang. Tentunya ditopang oleh aturan yang mengikat dan instruksi yang tegas dari pemerintah.

"Secara akuntabilitas vertikal, sebenarnya hal ini mengalami kemunduran. Ada sekitar 33.000 laporan mengenai dana operasional yang sebenarnya bisa memfungsikan setiap kelurahan maupun kecamatan untuk me-review," kata Yenny kepada Kompas.com, Jumat (8/12/2017).

Baca juga : FITRA: Penyederhanaan LPJ RT/RW Suatu Kemunduran Sistem Pelaporan

Koodinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, rencana Anies yang sebelumnya ingin meniadakan LPJ operasional RT/RW bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Ini karena anggaran yang diberikan Pemprov DKI kepada RT/RW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Selain itu, Firdaus menilai penyederhanaan itu sama saja tidak menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh RT/RW.

Penyederhanaan itu berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Dengan kebijakan itu Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak mendukung terbentuknya good governance.

Baca juga : ICW: Penyederhanaan LPJ RT/RW DKI Timbulkan Potensi Korupsi

"Dengan pernyataan Pak Anies itu tidak meneguhkan komitmen dia untuk mendukung good governance atau anti korupsi. Ini malah menimbulkan indikasi atau potensi budaya penyimpangan di tataran bawah," ujar Firdaus.

Penyederhanaan LPJ RT/RW itu juga akan berdampak negatif terhadap target Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak mewajibkan pengurus RT/RW melampirkan dan melaporkan rincian pengeluaran secara detail.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Megapolitan
Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Megapolitan
Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Megapolitan
Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Megapolitan
Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Megapolitan
Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Megapolitan
Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Megapolitan
Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Megapolitan
Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Megapolitan
Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Megapolitan
Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Megapolitan
Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Megapolitan
Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X