Kompas.com - 12/12/2017, 21:11 WIB
Rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta membahas penarikan 2 raperda terkait reklamasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta membahas penarikan 2 raperda terkait reklamasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menarik dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi, yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dari pembahasan bersama DPRD DKI.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menjelaskan, DPRD DKI meminta penarikan itu karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengkaji ulang kedua raperda tersebut.

"Nanti Pak Gubernur menambahkan, menyempurnakan kajian, menyempurnakan materi-materi Raperda Tata Ruang dan Zonasi itu sesuai dengan kebutuhan yang dipandang Pak Gubernur sekarang untuk Pemda DKI. Jadi, lebih kami kembalikan supaya enggak gamang," kata Merry.

Merry menyampaikan hal tersebut dalam rapat pimpinan gabunga (rapimgab) bersama Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Selasa (12/12/2017).

Baca juga : Anies Rancang Penataan Utara Jakarta Sebelum Revisi Raperda Reklamasi

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyetujui permintaan DPRD DKI Jakarta. Dia meminta DPRD DKI membalas surat Anies dan menuliskan usulan tersebut dalam surat balasan itu.

"Kalau kuorum lebih pada kuorum penarikan seluruhnya, maka dengan segala hormat pimpinan melalui Sekretaris Dewan bisa menjawab surat eksekutif bahwa berdasarkan hasil rapimgab disarankan untuk menarik," kata Saefullah dalam kesempatan yang sama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta tata tertib DPRD DKI Jakarta, penarikan raperda dari pembahasan harus dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam paripurna tersebut, DPRD DKI akan mengembalikan dua raperda terkait reklamasi untuk dikaji ulang oleh Pemprov DKI.

"Kami kembalikan (raperda) melalui paripurna, lalu sempurnakan kajian sesuai kebutuhan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Pak Anies," kata Merry.

Setelah kajian ulang selesai dilakukan, kata Merry, Pemprov DKI Jakarta bisa kembali mengajukan pembahasan raperda itu ke DPRD DKI, asalkan tidak dalam tahun yang sama saat raperda tersebut ditarik.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Megapolitan
Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Megapolitan
Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X