Kompas.com - 18/12/2017, 14:17 WIB
Sejumlah lembaga masyarakat seperti WALHI, Green Peace, KPBB, YLKI meminta Pemprov DKI fokus tehadap isu pencemaran udara yang semakin parah di Jakarta, Senin (18/12/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah lembaga masyarakat seperti WALHI, Green Peace, KPBB, YLKI meminta Pemprov DKI fokus tehadap isu pencemaran udara yang semakin parah di Jakarta, Senin (18/12/2017)
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal  Ahmad Safrudin mengatakan, tingginya pencemaran udara di Jakarta berdampak pada kesehatan warganya. Jakarta memiliki indeks standar pencemaran udara yang tinggi sepanjang tahun dan bahkan sebagian berkategori berbahaya. Pencemaran di Jakarta juga termasuk berbahaya dan melewati standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

Berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), pada 2016 masyarakat harus membayar biaya kesehatan Rp 51,2 triliun. Angka tersebut berasal dari 58,3 persen warga Jakarta yang terbaring sakit karena pencemaran udara, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan sejumlah penyakit pernapasan lainnya.

Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2010 karena biaya kesehatan yang harus dikeluarkan warga sekitar Rp 38 triliun.

"Di 2016 itu kerugian biaya kesehatan mencapai Rp 51,2 triliun, angka yang begitu besar. Ini karena buruknya kualitas udara di Jakarta," ujar Ahmad dalam diskusi yang diselenggarakan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Lebih dari 200 Negara Berjanji Hentikan Pencemaran Plastik di Laut

Selain itu, pada 2010 jumlah penderita ISPA di Jakarta sebanyak 2,4 juta orang. Angka itu meningkat dari 2016 yang sebanyak 2,7 juta orang. Buruknya kualitas udara juga menyebabkan berbagai penyakit lainnya, seperti kanker, jantung, penurunan kecerdasan, hingga kematian.

Ahmad menilai, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa berperan besar untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta dengan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebenarnya gampang saja bagi gubernur baru, tegakkan saja perdanya. Misalnya, mobil yang belum uji emisi ditilang dan diberi sanksi. Akan berefek nantinya," ujar Ahmad.

Kompas TV Polusi udara di kawasan utara India semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.