Kompas.com - 18/12/2017, 22:07 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai rapat road to WTP di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/12/2017) KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai rapat road to WTP di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/12/2017)
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penyelesaian masalah pembelian lahan RS Sumber Waras merupakan salah satu tiket untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian  dari Badan Pemeriksa Keuangan. Persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti.

"(Sumber Waras) itu salah satu yang kami sebut sebagai big ticket item (untuk WTP), sebagai yang akan memengaruhi opini. Jadi, harus ada tindak lanjutnya," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/12/2017).

Sandi menyebut, ia sudah mendapatkan jadwal pertemuan dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Rencananya, pertemuan itu dilakukan pekan ini.

"Pak Sekda (Saefullah) baru saja memberi tahu bahwa kami sudah dapatkan jadwal untuk bertemu pihak Sumber Waras. Minggu ini, nanti saya kabarkan, pasti," kata dia.

Pertemuan dengan YKSW dilakukan untuk membicarakan upaya pengembalian kerugian negara sebesar Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. 

Baca juga: Ingin Temui Yayasan Sumber Waras, Sandi Harap Ada Penyelesaian secara Kekeluargaan

Sandi berharap, pertemuan itu bisa menyelesaikan masalah pembayaran lahan dengan cara kekeluargaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain Sumber Waras, masalah lainnya yang harus ditindaklanjuti adalah pembelian lahan di Cengkareng Barat.

Menurut Sandi, lahan milik pemprov itu sudah dicatat kembali sebagai aset milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI akan menempuh proses hukum untuk menagih uang yang telah dibayarkan kepada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan di  Cengkareng Barat tersebut.

"Proses pencatatannya sudah clear kemarin, itu dicatat di DKPKP, sementara nanti Dinas Perumahan akan melakukan proses hukum, akan menagih ke pihak 'penjual' aset, oknum yang menjual aset milik pemprov ini ke Dinas Perumahan," ucap Sandi.

Baca juga: Sandi: Kalau Ingin Dapat WTP, Tagih Kerugian Sumber Waras atau Batalkan Transaksinya

Menurut Sandi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih fokus membenahi pencatatan aset untuk meraih terget WTP terhadap laporan keuangan tahun 2017.

Mereka memiliki waktu hingga pertengahan Februari 2018 untuk menindaklanjuti berbagai temuan BPK itu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Capai Rp 675 Juta, Anggota Dewan: Kami Cuma Terima

Megapolitan
Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Tiap Tahun Data Harus Dimutakhirkan

Megapolitan
83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

83 Persen Tenaga Pendidik di Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Kecelakaan di Jalan DI Panjaitan, Satu Pemotor Tewas di Tempat, Penabrak Kabur

Megapolitan
Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Video Viral Aparat Kelurahan Paninggilan Utara Lakukan Pungli, Camat Ciledug Cari Pelaku

Megapolitan
4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

4 Kali Minus, Ekonomi Jakarta Akhirnya Tumbuh 10,91 Persen pada Kuartal Kedua 2021

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Cerita Ibu Hamil Ikut Vaksinasi Covid-19, Sempat Ragu tapi Khawatir Jadi Syarat Persalinan

Megapolitan
Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Anggaran Baju Anggota Dewan Capai Rp 675 Juta, Ketua DPRD Tangerang: Aku Enggak Ngerti

Megapolitan
463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

463.810 Warga Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Hendak Buat Konten Video, Remaja Tewas Tertabrak Saat Adang Truk di Cisauk

Megapolitan
Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Meningkat, Penjualan Daging Beku Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan Saat Pandemi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

UPDATE 5 Agustus: Tambah 2.311 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2.770 Orang Berhasil Sembuh

Megapolitan
Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Fakta Pemborosan Rp 7 Miliar Anggaran untuk Pengadaan Masker dan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Tak Ditahan, Tersangka Kasus Pornografi Dinar Candy Hanya Dikenai Wajib Lapor

Megapolitan
Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Jadi Tersangka karena Berbikini di Pinggir Jalan, Dinar Candy Tidak Ditahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X