Kompas.com - 19/12/2017, 15:16 WIB
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Rabu (20/9/2017). KOMPAS.COM/Anggita MuslimahTempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Rabu (20/9/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mempertanyakan rencana Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas pengolahan sampah atau intermediate treatment facility (ITF) di sejumlah wilayah di Jakarta.

Meski menggunakan teknologi canggih, lanjutnya, sistem tersebut tak berbeda dengan membakar sampah yang biasa dilakukan rumah tangga. Ia khawatir, pencemaran udara di Jakarta semakin buruk.

"Itu sebenarnya kan hanya memanfaatkan batu bara. Pesannya kan dia mau membakar sampah," ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/12/2017).

Rencana pembangunan ITF sudah bergulir sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Sejumlah organisasi lingkungan berulang kali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta tidak membangun ITF. Namun, saran tersebut tak digubris.

Baca juga: Buruknya Kualitas Udara Jakarta Jadi Ancaman bagi Atlet Asian Games

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa melakukan cara lain untuk mengurangi sampah.

Salah satunya, mewajibkan warga Jakarta untuk memisahkan sampah organik dan non organik. Jika hal itu bisa dilakukan, menurutnya, tak perlu ada pembangunan ITF.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bisa dilakukan kok, tapi memang enggak sebulan atau dua bulan, butuh waktu bertahun-tahun. Kalau mereka enggak mau pisahkan sampahnya, jangan mau diangkat," ucap Ahmad.

Baca juga: Djarot Yakin Pembangunan ITF Sunter Akan Kurangi Jumlah Sampah

Adapun pembangunan ITF direncanakan untuk mengurangi volume pengiriman sampah di Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) Bantargebang. Rencananya, ITF dibangun di Sunter dan Cakung.

Sejumlah organisasi sosial menilai Pemprov DKI Jakarta tak menjadikan pencemaran udara sebagai salah satu isu utama yang harus segera diselesaikan.

Padahal tak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga mengakibatkan kerugian materil.

Baca juga: 2016, Warga Jakarta Rugi Rp 51,2 Triliun karena Pencemaran Udara

Berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), pada 2016 masyarakat harus membayar biaya kesehatan Rp 51,2 triliun. Angka tersebut berasal dari 58,3 persen warga Jakarta yang terbaring sakit karena pencemaran udara, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan sejumlah penyakit pernapasan lainnya.

Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2010, karena biaya kesehatan yang harus dikeluarkan warga sekitar Rp 38 triliun.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Megapolitan
Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Megapolitan
Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.