Setiap SKPD DKI Akan Terbitkan Buku Aset

Kompas.com - 19/12/2017, 19:51 WIB
Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri, RT 008 RW 001, di kawasan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (3/8). Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang menyelidiki dugaan rekayasa dokumen atas lahan tersebut yang dilakukan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Selatan. KOMPAS/RADITYA HELABUMI Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri, RT 008 RW 001, di kawasan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (3/8). Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang menyelidiki dugaan rekayasa dokumen atas lahan tersebut yang dilakukan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Selatan.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Senin (18/12/2017) kemarin, mengatakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak dicatat selama 490 tahun. Menurut Sandi, pencatatan aset baru dilakukan saat ini di bawah koordinasi Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Benarkah? Bukankah sejak lama Pemprov DKI telah melakukan pencatatan aset, bahkan sudah memiliki sistem informasi aset atau e-aset?

Baca juga : Pencatatan Aset DKI dengan e-Aset Sudah Dimulai Sebelum Anies-Sandi

Kepala BPAD DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, yang dimaksud Sandi yakni pencatatan aset dalam buku aset. Menurut Firdaus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencatat aset-aset yang dimiliki dalam buku aset.

"Memang selama ini kami belum pernah menerbitkan buku aset. Nah, ini yang salah satu temuan dari BPK, kami diminta menerbitkan buku aset," kata Firdaus kepada Kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/12/2017).

Firdaus menyebutkan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta akan menerbitkan buku aset tersebut untuk laporan keuangan tahun 2017. Buku aset itu merupakan cetakan aset-aset milik SKPD yang telah diinput ke dalam sistem informasi aset atau e-aset.

"Jadi, nanti wajib menerbitkan buku aset, dicetak, tapi dia enggak perlu lagi menginput karena dia menggunakan data yang sudah ada di sistem informasi aset, tinggal di-print aja," kata Firdaus.

Ke depan, setiap SKPD akan menerbitkan buku aset setiap tahunnya. Masing-masing kepala SKPD bertanggung jawab pada buku aset di SKPD-nya. Firdaus menjelaskan, buku aset itu merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap SKPD.

"Kami ada bukti kerja, hard copy-nya harus ada, soft copy-nya harus ada. Itu kan di buku aset penanggung jawabnya adalah kepala SKPD. Nanti SKPD bikin pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap aset yang udah dicetak," kata dia.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, pekan lalu,  mengapresiasi langkah Sandi dalam merapikan pencatatan aset milik Pemprov DKI.

"Ini kan urusan pencatatan aset. Setelah 490 tahun baru hari ini, baru tahun ini kita ada niat mencatat," ujar Saefullah saat menghadiri rapat road to WTP di Balai Kota DKI Jakarta, Senin lalu.

Baca juga : Sekda DKI: Setelah 490 Tahun, Baru Kali Ini Ada Niat Mencatat Aset

Firdaus menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sudah sejak lama melakukan pencatatan aset, namun belum dibukukan. Aset-aset yang sudah dicatat sejak dulu itu menjadi basis data yang divalidasi BPAD.

Sensus aset pada 2008 juga menjadi basis data yang digunakan BPAD. Kini pencatatan aset-aset itu menggunakan e-aset.

Firdaus tidak tahu pasti kapan pencatatan dengan e-aset dimulai. Yang pasti, pencatatan dengan e-aset sudah berlangsung saat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"Di akhir 2016 itu sudah ada sistem informasi asetnya. Waktu itu kan zaman Kepala BPKAD Pak Heru ya, sudah ada itu sistem informasi," kata Firdaus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta Penerapan Aturan dan Sanksi Saat Berlakunya New Normal

Politisi PDI-P Minta Penerapan Aturan dan Sanksi Saat Berlakunya New Normal

Megapolitan
Syarat Berakhirnya PSBB Jakarta, Kasus Menurun dan Tak Ada Penularan di Area Baru

Syarat Berakhirnya PSBB Jakarta, Kasus Menurun dan Tak Ada Penularan di Area Baru

Megapolitan
Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Tangsel Terima Banyak Pertanyaan Calon Jemaah

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Tangsel Terima Banyak Pertanyaan Calon Jemaah

Megapolitan
Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Megapolitan
Pemohon SIM di Satpas Jaktim Datang sejak Pukul 05.00 WIB

Pemohon SIM di Satpas Jaktim Datang sejak Pukul 05.00 WIB

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Megapolitan
Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

Megapolitan
1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

Megapolitan
Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X