Kemendagri Minta Dana TGUPP Dianggarkan Pakai Operasional Gubernur

Kompas.com - 21/12/2017, 15:56 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pengesahan APBD DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pengesahan APBD DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan ( TGUPP) pada APBD DKI Jakarta 2018.

Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, Kemendagri merekomendasikan dana itu dianggarkan dalam dana operasional gubernur.

"(dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, maka itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017).

Syarifuddin mengatakan, anggaran TGUPP seharusnya tidak dibebankan dalam APBD DKI dengan membuat pos anggaran tersendiri. Sebab, TGUPP merupakan tim yang bertugas membantu gubernur.


"Jangan membebani APBD secara khusus. Itu kan andai kata itu dilihat dalam rangka pelaksanaan tugas khusus gubernur," kata dia.

Baca juga: Kemendagri Minta DKI Tunjukkan Perda Pendukung Pergub Baru soal TGUPP

Apabila tidak dijadikan satu tim, dana TGUPP sebaiknya dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing sesuai kebutuhannya. Kemendagri meminta anggaran TGUPP itu dirasionalkan.

"Kami minta supaya dianggarkannya di masing-masing SKPD yang terkait. Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa kerja)," ucap Syarifuddin.

Baca juga: Sumarsono Khawatir Banyaknya Anggota TGUPP DKI Timbulkan Disharmoni

Kemendagri telah mengevaluasi APBD DKI 2018. Hasil evaluasi itu telah dikirim tim evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo nantinya akan mengeluarkan surat keputusan (SK) berisi rekomendasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2018. SK itu rencananya diterbitkan Jumat (22/12/2017).

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 28 miliar untuk TGUPP dalam APBD DKI 2018. Anggaran ini untuk menunjang kinerja 74 tim yang membantu Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putar Balik Sembarangan, Pengendara Motor di Jalan Dr Satrio Dihukum Cabut Pentil Ban

Putar Balik Sembarangan, Pengendara Motor di Jalan Dr Satrio Dihukum Cabut Pentil Ban

Megapolitan
Lokasi Kebakaran Bidara Cina Baru Sebulan Dapat Sosialisasi Pencegahan

Lokasi Kebakaran Bidara Cina Baru Sebulan Dapat Sosialisasi Pencegahan

Megapolitan
Rabu Besok Operasi Zebra Dimulai, Ada Polisi Patroli yang Buru Pelanggar

Rabu Besok Operasi Zebra Dimulai, Ada Polisi Patroli yang Buru Pelanggar

Megapolitan
Dokter Jadi Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng, Polisi Koordinasi dengan IDI

Dokter Jadi Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng, Polisi Koordinasi dengan IDI

Megapolitan
Cerita Kadishub Tangsel Pernah Diintimidasi Saat Hentikan Truk Tanah di Bintaro

Cerita Kadishub Tangsel Pernah Diintimidasi Saat Hentikan Truk Tanah di Bintaro

Megapolitan
Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Megapolitan
Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Megapolitan
Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Megapolitan
Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Megapolitan
Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Megapolitan
Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Megapolitan
Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X