Pembongkaran Lahan untuk Proyek MRT Kembali Diprotes Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan kembali membongkar lahan warga untuk proyek mass rapid transit (MRT) pagi ini, Jumat (22/12/2017).

Warga yang kena pembongkaran ini adalah warga penggugat yang kalah dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung sesuai putusan 10 Oktober 2017 lalu.

Mereka telah menerima surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 untuk mengosongkan lahan di kawasan Fatmawati tersebut. Salah satu pemilik lahan, Wienarsih, memprotes eksekusi yang dilakukan tanpa dasar hukum.

Ia keberatan patok batas lahan ukurannya lebih besar dari lahan yang dibayar. Ada sebagian kecil lahan yang diambil namun tak diganti rugi karena dianggap saluran dan jalan umum yang dirawat Pemprov DKI selama ini. Padahal di sertifikat, tertera jelas bahwa tanah yang menjadi saluran dan jalan itu adalah milik Wienarsih.

"Kami tidak mau menghambat atau menghalang-halangi proyek pemerintah. Namun, kami meminta supaya proses pengadaan tanah dilakukan dengan benar,” kata Wienarsih.

Baca juga : Bangunan Dibongkar, Penggugat MRT Pertanyakan Ongkos Perbaikan

Selain soal luasan lahan, warga lain, Ningsih, karyawan Toko Antik Indah 77, mempertanyakan ganti rugi perbaikan bangunan. Awalnya ia telah mundur dari jalan 3,1 meter.

Namun dalam SP 3 baru, toko kembali diminta mundur 85 sentimeter. Padahal, toko baru saja selesai direnovasi dengan desain yang baru. Pemiliknya harus kembali mengeluarkan dana untuk membongkar dan merenovasi bangunan.

“Ini baru lima bulan selesai direnovasi. Kami belum ada pemasukan karena toko tertutup besi proyek MRT. Sekarang, sudah harus bongkar dan renovasi lagi,” kata Ningsih.

Terkait ongkos perbaikan bangunan, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Sylvia Halim mengatakan ongkos perbaikan sudah termasuk dalam rugi lahan.

Baca juga : Konstruksi MRT Jakarta Capai 88 Persen

"Sebagian ada yang uangnya sudah dititipkan di pengadilan. Itu ada dalam putusan kasasi kok," kata Sylvia.

Adapun terkait legalitas pembongkaran lahan, Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Bambang Eko Prabowo meminta warga mengerti lahan mereka sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek MRT. Bambang mempersilakan warga yang masih tidak puas untuk mengajukan gugatan baru.

"Prinsipnya, kami butuh segera untuk kepentingan yang lebih besar yaitu transportasi massal MRT,” ujar Bambang.