Kompas.com - 22/12/2017, 09:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (21/12/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (21/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditanya pendapatnya ketika Kementerian Dalam Negeri memintanya menggunakan dana operasional untuk gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anies pun mengingatkan anggaran TGUPP sejak dulu sudah ada sejak era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Jadi, yang menarik begini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh, tuh. Kok, mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa?" ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).

Dia mempertanyakan mengapa kebijakan pada pemerintahannya harus berbeda. Rekomendasi menggunakan dana operasional sebagai gaji TGUPP menandakan tidak ada pos anggaran untuk tim tersebut.

"Ada apa yang berubah? Apa yang salah? Anggarannya enggak boleh sama sekali ini. Kalau dulu boleh, sekarang enggak boleh, ada apa, ya?" ujar Anies.

Baca juga: Anies Merasa Aneh Kemendagri Hapus TGUPP

Sebelumnya,TGUPP tidak diberikan pos anggaran khusus oleh Kemendagri. Anies tidak direkomendasikan menggaji anggota TGUPP yang menurut rencana berjumlah 73 orang itu melalui pos anggaran khusus di APBD DKI 2018, melainkan disarankan menggunakan dana operasional Anies setiap bulan.

"(Dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017).

Syarifuddin juga mengatakan, anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukkan ke satuan kerja perangkat daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Masa kerjanya pun tergantung kegiatan yang dilakukan tim.

"Kami minta supaya dianggarkannya di setiap SKPD yang terkait. Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya, taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa kerja)," ucap Syarifuddin.

Baca juga: Kebingungan Anies Saat TGUPP Dihapus Kemendagri...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

Megapolitan
Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Megapolitan
Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Megapolitan
Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Megapolitan
Rizieq Shihab 'Ngamuk' Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Rizieq Shihab "Ngamuk" Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Megapolitan
Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Megapolitan
Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Megapolitan
Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Megapolitan
2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
Kak Seto Desak Polisi Segera Tangkap Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Kak Seto Desak Polisi Segera Tangkap Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Megapolitan
Masih Ada Aktivitas di Penginapan Tebet yang Baru Digerebek Polisi karena Kasus Prostitusi Online Anak

Masih Ada Aktivitas di Penginapan Tebet yang Baru Digerebek Polisi karena Kasus Prostitusi Online Anak

Megapolitan
Polisi: Pemuda yang Ditusuk hingga Tewas di Kalideres Tengah Melerai Dua Kelompok

Polisi: Pemuda yang Ditusuk hingga Tewas di Kalideres Tengah Melerai Dua Kelompok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X