Anies: Anggaran TGUPP di Periode Pak Jokowi, Ahok, Djarot Boleh, Kok Sekarang Enggak?

Kompas.com - 22/12/2017, 09:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (21/12/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (21/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditanya pendapatnya ketika Kementerian Dalam Negeri memintanya menggunakan dana operasional untuk gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anies pun mengingatkan anggaran TGUPP sejak dulu sudah ada sejak era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Jadi, yang menarik begini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh, tuh. Kok, mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa?" ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).

Dia mempertanyakan mengapa kebijakan pada pemerintahannya harus berbeda. Rekomendasi menggunakan dana operasional sebagai gaji TGUPP menandakan tidak ada pos anggaran untuk tim tersebut.

"Ada apa yang berubah? Apa yang salah? Anggarannya enggak boleh sama sekali ini. Kalau dulu boleh, sekarang enggak boleh, ada apa, ya?" ujar Anies.

Baca juga: Anies Merasa Aneh Kemendagri Hapus TGUPP

Sebelumnya,TGUPP tidak diberikan pos anggaran khusus oleh Kemendagri. Anies tidak direkomendasikan menggaji anggota TGUPP yang menurut rencana berjumlah 73 orang itu melalui pos anggaran khusus di APBD DKI 2018, melainkan disarankan menggunakan dana operasional Anies setiap bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017).

Syarifuddin juga mengatakan, anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukkan ke satuan kerja perangkat daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Masa kerjanya pun tergantung kegiatan yang dilakukan tim.

"Kami minta supaya dianggarkannya di setiap SKPD yang terkait. Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya, taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa kerja)," ucap Syarifuddin.

Baca juga: Kebingungan Anies Saat TGUPP Dihapus Kemendagri...



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 21 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 21 September: 32 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 21 September: 32 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Informasi Lengkap Seputar Rencana Penerapan Ganjil-genap di Margonda Depok

Informasi Lengkap Seputar Rencana Penerapan Ganjil-genap di Margonda Depok

Megapolitan
Kekacauan Usai Margonda Diterpa Puting Beliung: Ratusan Gardu Listrik Rusak, Pohon Tumbang, dan Mobil Ringsek

Kekacauan Usai Margonda Diterpa Puting Beliung: Ratusan Gardu Listrik Rusak, Pohon Tumbang, dan Mobil Ringsek

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Akan Ada Gelombang Covid-19 Ketiga, tapi Aturan Tetap Dilonggarkan

Pemprov DKI Akui Akan Ada Gelombang Covid-19 Ketiga, tapi Aturan Tetap Dilonggarkan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Megapolitan
Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Terkendala Anggaran Keruk Sampah di Kali Cikarang

Pemkab Bekasi Terkendala Anggaran Keruk Sampah di Kali Cikarang

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kesulitan Sumber Air

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kesulitan Sumber Air

Megapolitan
Kebakaran Pasar Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kerahkan 25 Mobil

Kebakaran Pasar Swalayan di Cilandak KKO, Damkar Kerahkan 25 Mobil

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, 622 Gardu PLN Gangguan, Listrik Padam Sejak Sore

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, 622 Gardu PLN Gangguan, Listrik Padam Sejak Sore

Megapolitan
Perawatan Jaringan, Pelayanan Adminduk Kabupaten Bekasi Offline Sepekan Kedepan

Perawatan Jaringan, Pelayanan Adminduk Kabupaten Bekasi Offline Sepekan Kedepan

Megapolitan
Sudah Dua Jam, Pasar Swalayan di Cilandak KKO Masih Terbakar

Sudah Dua Jam, Pasar Swalayan di Cilandak KKO Masih Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.