Kompas.com - 22/12/2017, 10:42 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (16/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (16/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, otoritas mengenai anggaran tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI 2018 hanya rekomendasi.

"Sebetulnya untuk otoritas ada di kami, otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan," ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).

Hal ini disampaikan Anies ketika berkomentar tentang anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dievaluasi Kemendagri. Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana operasional kepala daerah untuk gaji anggota TGUPP.

Meski merupakan otoritas Pemprov DKI, kata Anies, dirinya tetap ingin menghormati Kemendagri. Pemprov DKI Jakarta berencana menemui tim Kemendagri untuk membahas masalah itu.

Baca juga: Anies Heran TGUPP Eranya Ditolak, tetapi 3 Gubernur Sebelumnya Diizinkan

Anies mengingatkan, anggaran TGUPP sejak dulu sudah ada sejak Joko Widodo menjabat gubernur DKI Jakarta.

Pergub TGUPP yang direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.dok. Pemprov DKI Pergub TGUPP yang direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kami ingin menghormati dan rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan, aturan. Ya, kita lihat saja," ujar Anies.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kebingungan Anies Saat TGUPP Dihapus Kemendagri...

Sebelumnya, Kemendagri menyebutkan hanya mengevaluasi anggaran TGUPP pada APBD DKI Jakarta 2018.

Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, Kemendagri merekomendasikan dana itu dianggarkan dalam dana operasional gubernur.

"(Dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: Kemendagri Minta Dana TGUPP Dianggarkan Pakai Operasional Gubernur

Kompas TV Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyarankan TGUPP dibubarkan karena menambah struktur yang ada.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagih Utang Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas 2 Kali Somasi Kelurahan Duri Kepa Sebelum Lapor Polisi

Tagih Utang Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas 2 Kali Somasi Kelurahan Duri Kepa Sebelum Lapor Polisi

Megapolitan
Kumpul di Sekitar Istana Negara, Buruh dan Mahasiswa Serukan 13 Tuntutan ke Jokowi

Kumpul di Sekitar Istana Negara, Buruh dan Mahasiswa Serukan 13 Tuntutan ke Jokowi

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSU Tangsel Tersisa 4 Orang, Sejumlah Nakes Pindah Tugas

Pasien Covid-19 di RSU Tangsel Tersisa 4 Orang, Sejumlah Nakes Pindah Tugas

Megapolitan
Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Megapolitan
Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Megapolitan
Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Megapolitan
RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina Naik ke Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Kasus Kabur dari Karantina Naik ke Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Megapolitan
RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

Megapolitan
Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Megapolitan
Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Megapolitan
YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

Megapolitan
YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

Megapolitan
Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.