Ketua DPRD DKI Bersuara Saat Mendagri Bicarakan Evaluasi Dana Parpol

Kompas.com - 27/12/2017, 11:36 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memotong ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sedang wawancara dengan wartawan di Balai Kota. Awalnya, Tjahjo ditanya mengenai evaluasi Kemendagri terkait dana parpol pada APBD DKI 2018.

"PP-nya secara nasional belum turun, cantolannya belum turun. Kalau sekarang saya bikin (PP), (dana parpol) setuju...," ujar Tjahjo, Rabu (27/12/2017).

Tiba-tiba Prasetio bersuara. Sejak awal, Prasetio berdiri tidak jauh dari Tjahjo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau sudah ada cantolannya (aturannya) bisa kan (dana parpol)?" kata Prasetio.

Baca juga: Taufik: Kalau Dana Parpol di Pusat Bisa Naik 10 Kali Lipat, Masa Kami Enggak Bisa?

"Iya, kalau cantolannya ada," ujar Tjahjo.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
Tjahjo menegaskan penganggaran harus dilakukan hati-hati. Sesuatu yang belum ada aturannya, tidak bisa langsung dianggarkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Kemendagri mencoret dana parpol Rp 4.000 per suara pada APBD DKI 2018. Kemendagri merekomendasikan besaran bantuan itu kembali ke angka lama, yakni Rp 410 per suara untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Sebut Pencoretan Dana Parpol Rp 4.000 Sudah Sesuai Harapan

Kemendagri mencoret dana parpol karena belum ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang menyatakan adanya kenaikan bantuan dana. 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Megapolitan
UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X