Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masukan dari Sri Mulyani untuk Pemerintahan Anies-Sandi...

Kompas.com - 28/12/2017, 08:58 WIB
Sherly Puspita

Penulis


Ia mengatakan, program hunian murah pemerintah pusat tersebut kini masih mengalami sejumlah kendala. Ia menyampaikan, permasalahan yang menjadi kendala dalam program ini antara lain penetapan lokasi, segmentasi, dan target pembangunan.

Menurut Ani, masalah utamanya adalah bagaimana menyediakan perumahan, terutama bagi mereka yang masih tinggal di hunian kumuh.

"Sehingga bisa mentransformasi ibu kota negara menjadi kota yang betul-betul baik bagi masyarakatnya sendiri," katanya.

Ia berpendapat, program DP 0 rupiah atau program hunian murah lainnya akan disebut berhasil jika masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Opini WTP

Ani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.

"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras 

Kemudian, Ani menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membuat Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK. Kementerian Keuangan meraih lima kali opini WTP dari BPK.

"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," ujar Ani.

Menanggapi tantangan ini, Sandi yang merupakan koordinator dalam proses meraih opini WTP DKI berjanji bekerja lebih keras.

Dana Perjalanan Dinas

Ani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut. Ia menilai, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujarnya.

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Kendati demikian, ia tidak mempersoalkan besarnya anggaran tersebut karena kebutuhan perjalanan dinas karyawan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money. Saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya, tetapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengaitkan tujuan tadi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Megapolitan
Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com