Ia mengatakan, program hunian murah pemerintah pusat tersebut kini masih mengalami sejumlah kendala. Ia menyampaikan, permasalahan yang menjadi kendala dalam program ini antara lain penetapan lokasi, segmentasi, dan target pembangunan.
Menurut Ani, masalah utamanya adalah bagaimana menyediakan perumahan, terutama bagi mereka yang masih tinggal di hunian kumuh.
"Sehingga bisa mentransformasi ibu kota negara menjadi kota yang betul-betul baik bagi masyarakatnya sendiri," katanya.
Ia berpendapat, program DP 0 rupiah atau program hunian murah lainnya akan disebut berhasil jika masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
Opini WTP
Ani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.
"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.
Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras
Kemudian, Ani menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membuat Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK. Kementerian Keuangan meraih lima kali opini WTP dari BPK.
"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," ujar Ani.
Menanggapi tantangan ini, Sandi yang merupakan koordinator dalam proses meraih opini WTP DKI berjanji bekerja lebih keras.
Dana Perjalanan Dinas
Ani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut. Ia menilai, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.
"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujarnya.
Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI.
Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional
Kendati demikian, ia tidak mempersoalkan besarnya anggaran tersebut karena kebutuhan perjalanan dinas karyawan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain.
Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.
"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money. Saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya, tetapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengaitkan tujuan tadi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.