DKI Klarifikasi Data Pendidikan dan Kesehatan yang Dipaparkan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data yang dimaksud adalah data pendidikan dan kesehatan yang dipaparkan Sri Mulyani dalam pembukaan musrenbang RPJMD 2018-2022, Rabu (27/12/2017).

"Mengenai data-data yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan, ada beberapa data yang pada kenyataannya berbeda dengan data yang ada pada kita," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/12/2017).

Pada paparan Sri Mulyani, Pemprov DKI dinilai belum memenuhi kewajiban penyediaan anggaran penidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan. Sebab, proporsi belanja pendidikan pada 2017 8,8 persen. Sesuai ketentuan, alokasi belanja pendidikan harus sebesar 20 persen dari APBD.

Data ini, kata Tuty, tidak tepat.

Baca juga: Masukan dari Sri Mulyani untuk Pemerintahan Anies-Sandi...

Kompas.com/Sherly Puspita Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Tuty mengatakan, angka ini sesuai formulasi penghitungan yang ada pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. Untuk belanja pendidikan, komponen yang dihitung adalah belanja langsung di Dinas Pendidikan dan di luar Dinas Pendidikan.

Kemudian belanja tidak langsung di Dinas Pendidikan dan di luar SKPD Dinas Pendidikan, tetapi menunjang pendidikan. Semua komponen itu dijumlahkan dan dibagi total belanja daerah.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Selain itu, proporsi belanja kesehatan DKI Jakarta disebut 6,9 persen. Padahal seharusnya belanja kesehatan minimal 10 persen dari APBD.

Tuty mengatakan, data tersebut juga tidak tepat. Data yang benar, pada 2017, alokasi belanja kesehatan 17,02 persen dan pada 2018 15,61 persen.

Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras

Penghitungannya sama dengan alokasi belanja pendidikan. Bedanya, jumlah komponennya tidak langsung dibagi total belanja daerah. Namun, dikurangi gaji PNS terlebih dahulu.

Tuty berharap pihak Kementerian Keuangan bisa membahas hal ini dengan Pemprov DKI sebelum mengeluarkan data.

"Kami sebenarnya berharap tim teknis yang menyiapkan data-data yang disampaikan Ibu Menteri dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan kami, sebelum data-data itu dipublikasikan secara luas," ujarnya.