Kompas.com - 28/12/2017, 16:19 WIB
Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati. KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati.
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data yang dimaksud adalah data pendidikan dan kesehatan yang dipaparkan Sri Mulyani dalam pembukaan musrenbang RPJMD 2018-2022, Rabu (27/12/2017).

"Mengenai data-data yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan, ada beberapa data yang pada kenyataannya berbeda dengan data yang ada pada kita," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/12/2017).

Pada paparan Sri Mulyani, Pemprov DKI dinilai belum memenuhi kewajiban penyediaan anggaran penidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan. Sebab, proporsi belanja pendidikan pada 2017 8,8 persen. Sesuai ketentuan, alokasi belanja pendidikan harus sebesar 20 persen dari APBD.

Data ini, kata Tuty, tidak tepat.

Baca juga: Masukan dari Sri Mulyani untuk Pemerintahan Anies-Sandi...

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).Kompas.com/Sherly Puspita Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
"Nah yang benar yang ada pada kami di DKI Jakarta, alokasi anggaran untuk pendidikan pada 2017 dan 2018 itu, selama dua tahun berturut turut, menembus angka 30 persen," ujar Tuty.

Tuty mengatakan, angka ini sesuai formulasi penghitungan yang ada pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. Untuk belanja pendidikan, komponen yang dihitung adalah belanja langsung di Dinas Pendidikan dan di luar Dinas Pendidikan.

Kemudian belanja tidak langsung di Dinas Pendidikan dan di luar SKPD Dinas Pendidikan, tetapi menunjang pendidikan. Semua komponen itu dijumlahkan dan dibagi total belanja daerah.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Selain itu, proporsi belanja kesehatan DKI Jakarta disebut 6,9 persen. Padahal seharusnya belanja kesehatan minimal 10 persen dari APBD.

Tuty mengatakan, data tersebut juga tidak tepat. Data yang benar, pada 2017, alokasi belanja kesehatan 17,02 persen dan pada 2018 15,61 persen.

Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras

Penghitungannya sama dengan alokasi belanja pendidikan. Bedanya, jumlah komponennya tidak langsung dibagi total belanja daerah. Namun, dikurangi gaji PNS terlebih dahulu.

Tuty berharap pihak Kementerian Keuangan bisa membahas hal ini dengan Pemprov DKI sebelum mengeluarkan data.

"Kami sebenarnya berharap tim teknis yang menyiapkan data-data yang disampaikan Ibu Menteri dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan kami, sebelum data-data itu dipublikasikan secara luas," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Megapolitan
Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Megapolitan
Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 22 April 2021

Megapolitan
Jambret Ponsel Pejalan Kaki di Tambora, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi, Rekannya Kabur

Jambret Ponsel Pejalan Kaki di Tambora, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi, Rekannya Kabur

Megapolitan
Mengenal Sumi Hastry Purwanti, Polwan Pertama yang Jadi Dokter Forensik

Mengenal Sumi Hastry Purwanti, Polwan Pertama yang Jadi Dokter Forensik

Megapolitan
1.637 Pasien Covid-19 Tersebar di Depok, Terbanyak di Kelurahan Tanah Baru, Beji

1.637 Pasien Covid-19 Tersebar di Depok, Terbanyak di Kelurahan Tanah Baru, Beji

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Laporkan ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Pemprov DKI Minta Warga Laporkan ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Kisah Ratu Tisha, Masuk di Pusaran Sepak Bola Tanah Air hingga Dobrak Tradisi

Kisah Ratu Tisha, Masuk di Pusaran Sepak Bola Tanah Air hingga Dobrak Tradisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X