Tanggapi Sri Mulyani, DKI Sebut Biaya Perjalanan Dinas Sesuai Kemampuan Daerah

Kompas.com - 28/12/2017, 16:39 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan biaya perjalanan dinas di DKI Jakarta. Biaya ini sebelumnya menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dinilai lebih besar tiga kali lipat dari standar nasional.

Tuty mengatakan, biaya perjalanan dinas di Jakarta berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015.

"Bahwa biaya perjalanan dinas daerah ditetapkan keputusan kepala daerah yang kemudian berdasarkan pada asas-asas akuntabilitas, transparansi, kepatutan, kewajaran," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/12/2017).

"Dan juga disebutkan di Permendagri 52 itu atas asas ketersediaan atau kemampuan pendanaan daerah," tambahnya.


Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).Kompas.com/Sherly Puspita Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Atas dasar itu, beberapa SKPD mengkaji biaya perjalanan dinas. Pada 2016, biaya perjalanan dinas ditetapkan Rp 1,5 juta per hari. Tuty mengatakan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika dilihat dari total APBD, biaya perjalanan dinas mengambil porsi 0,3 persen dari APBD.

"Untuk angka Rp 1,5 juta ini sudah ditetapkan sejak Mei 2016 ya," kata Tuty.

Baca juga: Perbedaan Sikap Ahok dengan Nusron Wahid soal Perjalanan Dinas DPR

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas.

Sebab, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Megapolitan
Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Megapolitan
Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Megapolitan
Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Megapolitan
Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Megapolitan
Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Megapolitan
Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Megapolitan
Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Megapolitan
Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Megapolitan
KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

Megapolitan
Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Megapolitan
Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X