Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mati Listrik Ganggu Sistem Absensi PNS DKI

Kompas.com - 02/01/2018, 14:39 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Kamarukmi Sulistyowati mengatakan, pemadaman listrik di berbagai wilayah Jakarta, Selasa (2/1/2018) pagi menyebabkan gangguan pada sistem absensi elektonik (e-absen).

"Adanya pemadaman listrik itu kan mengganggu sistem absensi kami. Jadi pukul 11.04 tadi, kami tarik lagi datanya, dari 69.394 pegawai, yang belum ada keterangan itu 4.526 pegawai," ujar Sulistyowati saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Oleh karena itu, ia belum dapat memastikan 4.526 PNS DKI tak masuk kerja di hari pertama kerja tahun 2018 ini. Sebab, lanjutnya, banyak data yang belum tercatat karena gangguan listrik tersebut. Ia memberi waktu operator tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk memasukkan data kehadiran pegawai hingga jam kerja berakhir.

Baca juga: PLN: 17 Gardu Induk Pulih, Listrik di Jakarta dan Tangerang Kembali Menyala

"Input absensi terus kami buka sampai pukul 16.00. Sekarang ini ada kendala jari tidak terbaca, mati listrik, mesin rusak. Saat ini tercatat 398 jaringan yang terganggu karena pemadaman listrik," katanya. 

Pencatatan absensi dilakukan secara manual.

"Kalau mesin mati, mereka (PNS DKI) memang absen manual dan harus ada keterangan dari kepala SKPD, itu harus ada," ujar Sulistyowati.

Sebelumnya, ribuan wilayah di Jakarta dan Tangerang mengalami gangguan mati listrik. Kereta Api Listrik (KRL) juga sempat terganggu akibat mati listrik tersebut.

Baca juga: PLN: 13 Gardu Induk Terganggu, Sebabkan Mati Listrik di Jakarta dan Tangerang

Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya Dini Sulistyawati mengatakan, kejadian mati listrik tersebut disebabkan adanya gangguan gardu induk tegangan ekstra tinggi di Muara Karang dan Gandul. 

Dua gardu induk tersebut merupakan penyuplai listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kompas TV Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mendata kehadiran PNS pascalibur tahun baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com