Kejar Opini WTP, DKI Akan Buat Ingub Pencatatan Aset

Kompas.com - 02/01/2018, 22:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menghadiri acara nikah massal di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menghadiri acara nikah massal di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ilya Avianti menyarankan Pemprov DKI membuat payung hukum terhadap sistem pencatatan aset di Badan Pencatatan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Payung hukum tersebut dapat berupa instruksi gubernur (ingub).

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memerintahkan Kepala BPAD DKI Ahmad Firdaus segera membuat draft ingub tersebut.

"Jadi ingub tersebut akan disusun, dan Kamis (4/1/2017) dipersiapkan final draft-nya. Jumat (5/2/2017) saya bawa sendiri, saya tenteng sendiri (draft ingub) ke Pak Gubernur mudah-mudahan Senin (8/1/2017) sudah bisa difinalkan, sehingga bisa menjadi payung hukum pencatatan aset di BPAD," ujar Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras

Sandiaga mengatakan, ingub ini penting disusun agar aturan klasifikasi dan sistem pencatatan aset di DKI lebih jelas. Ia menjelaskan, belum ada metodologi pencatatan aset di DKI yang totalnya Rp 421 triliun. Sebab, BPAD baru terbentuk 2017.

"Jadi ingub ini kami khususkan untuk menyepakati metodeloginya," katanya.

Salah satu sistem pencatatan aset yang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah pencatatan aset sekolah.

Baca juga: Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat Ditantang Raih WTP

"Tadi kan ada pertanyaan, kok ada sekolah nilai asetnya 0 atau 1 begitu, ternyata karena inputnya yang bermasalah. Ada SMP sistem pagi dan sore, 2 sekolah dalam 1 gedung. Jadi asetnya sama, objeknya sama, padahal sebetulnya 2 sekolah yang berbeda," tuturnya.

Ia mengatakan, perlu sistem pencatatan deskriptif. Dengan demikian, permasalahan ini tak lagi jadi temuan BPK.

"Dalam rangka road to WTP (wajar tanpa pengecualian), (aset) harus tercatat semua, termasuk aset yang masih dalam penyelesaian dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan ada klasifikasi sendiri," ujar Sandiaga.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Megapolitan
Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X