Reklamasi hingga Potensi Kolusi, Masukan ICW untuk Komite Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 03/01/2018, 18:43 WIB
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta yang merupakan bagian Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, ada lima hal krusial yang mesti jadi fokus kerja komite ini.

"Pertama, reformasi birokrasi. Bagaimana kelanjutannya, apakah ada hal baru yang ditawarkan dari yang sudah dikerjakan gubernur sebelumnya, karena bagaimana pun mesinnya di situ," ujar Adnan ketika dihubungi, Rabu (3/1/2018).

Kedua, Komite PK diminta memperhatikan e-budgeting. Adnan mengatakan, pelaksanaan e-budgeting yang transparan sudah dilakukan sejak era pemerintahan sebelumnya. Tugas Komite PK adalah memastikan warga aktif terlibat dalam perencanaan dan agenda pembangunan DKI.

"Intinya bagaimana mengelola anggaran dan dalam pelaksanaannya, karena itu yang jadi problem di berbagai tempat. Apalagi DKI dari sisi pengadaan itu besar ya," ujar Adnan.

Baca juga: Ketua TGUPP Digaji Rp 51,5 Juta Per Bulan dan Dapat Mobil Dinas

Selain itu, ia menilai Komite PK juga harus memperhatikan pendapatan daerah. Ia mengatakan, adanya kebocoran pendapatan disebabkan permainan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI dengan wajib pajak.

Kemudian, ia mengimbau Komite PK juga mengawasi perizinan. Adnan mencontohkan reklamasi Teluk Jakarta yang hingga kini masih dipertanyakan prosesnya.

"Reklamasi itu kan juga jadi wewenang Pemprov yang debat-able, yang dulu diskresi kepala daerahnya sangat besar. Itu yang perlu diantisipasi," kata Adnan.

Baca juga: Anies Angkat Bambang Widjojanto Jadi Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi

Terakhir, Adnan menyebut kemungkinan kolusi di tubuh Pemprov DKI yang baru berganti kepemimpinan. Akses bekas tim pemenangan terhadap sumber daya di Pemprov DKI juga perlu diperhatikan.

"Ini jadi PR kalau kewenangannya sampai sana, kalau tidak, ya mungkin ada hal-hal spesifik yang diurus," ujarnya.

Baca juga: Anies Umumkan 5 Anggota TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi

Adnan menyebut tugas-tugas ini nantinya tergantung seberapa luas kewenangan dan akses yang diberikan gubernur kepada Komite PK.

Adapun, Komite PK diketuai mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Anggotanya, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.

Kompas TV Komite ini beranggotakan lima orang termasuk ketua, di antaranya mantan tim penasihat Anies-Sandi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Pria Ditemukan Mengambang di Polder Air Ciketing, Korban Diduga Tercebur

Jenazah Pria Ditemukan Mengambang di Polder Air Ciketing, Korban Diduga Tercebur

Megapolitan
Tinggal 6 Hari Lagi Balapan Formula E, Jakpro Terus Kebut Persiapan Sirkuit Ancol

Tinggal 6 Hari Lagi Balapan Formula E, Jakpro Terus Kebut Persiapan Sirkuit Ancol

Megapolitan
Jakpro Klaim Tiket Nonton Balap Formula E Jakarta Sudah 'Sold Out'

Jakpro Klaim Tiket Nonton Balap Formula E Jakarta Sudah "Sold Out"

Megapolitan
CFD Selesai, Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi Kembali Dibuka untuk Kendaraan Bermotor

CFD Selesai, Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi Kembali Dibuka untuk Kendaraan Bermotor

Megapolitan
Mobil Balap Formula E Dipamerkan Saat 'Car Free Day', Jakpro: Masyarakat Luas Perlu Tahu

Mobil Balap Formula E Dipamerkan Saat "Car Free Day", Jakpro: Masyarakat Luas Perlu Tahu

Megapolitan
CFD Kota Bekasi, Warga Padati Kawasan Jalan Ahmad Yani

CFD Kota Bekasi, Warga Padati Kawasan Jalan Ahmad Yani

Megapolitan
Tagar 'Gak Percuma Lapor Damkar' Populer, Kadis DKI: 'Bersyukur, Peran dan Fungsi Kami Makin Terlihat'

Tagar "Gak Percuma Lapor Damkar" Populer, Kadis DKI: "Bersyukur, Peran dan Fungsi Kami Makin Terlihat"

Megapolitan
Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kami Kritik Formula E, tetapi Tak Hambat Pelaksanaannya

Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kami Kritik Formula E, tetapi Tak Hambat Pelaksanaannya

Megapolitan
Warga Marunda Kepu Masih Alami Krisis Air Bersih

Warga Marunda Kepu Masih Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Hari Ini 'Car Free Day' di Jakarta Kembali Digelar, Berikut Lokasinya...

Hari Ini "Car Free Day" di Jakarta Kembali Digelar, Berikut Lokasinya...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E | Atap Tribun Formula E Ambruk

[POPULER JABODETABEK] 7 Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E | Atap Tribun Formula E Ambruk

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Penumpang Berjubel di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Penumpang Berjubel di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas dalam Gelaran CFD Kota Bekasi di Sini...

Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas dalam Gelaran CFD Kota Bekasi di Sini...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah-Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah-Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.