JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengomentari gaji ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan juga ketua bidangnya. Menurutnya, hal yang seharusnya disorot adalah besar aset pemerintah yang bisa dijaga tim ini.
Misalnya Komite Pencegahan Korupsi yang merupakan salah satu bagian TGUPP.
"Kalau saya bilang karena aset yang sangat besar itu malah merasa bersyukur. Pak Bambang masih mau menyumbangkan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk negara, dan untuk mengamankan uang rakyat," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/1/2018).
Bambang Widjojanto merupakan Ketua Komite Pencegahan Korupsi. Sandiaga bingung hal yang berkembang justru masalah gaji dan juga mobil dinasnya. Padahal, seharusnya yang dipikirkan adalah uang rakyat yang akan diselamatkan.
Baca juga: M Taufik: Jangan Berdebat soal Gaji TGUPP, Kita Tunggu Kerjanya
"Bagaimana mengamankan jumlah ekonomi yang berhubungan dengan Pemprov DKI yang bisa diselamatkan dengan adanya Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta," ujar Sandiaga.
Sebelumnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Administrasi, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menanyakan anggaran TGUPP. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menerima data mengenai gaji ketua TGUPP dan kepala bidangnya.
Baca juga: Anggaran TGUPP Gunakan APBD, Anggota DPRD DKI Minta Dilibatkan
"Ketuanya TGUPP itu Rp 51,5 juta kemudian honor ketua bidang, karena ada lima bidang, itu Rp 41 juta," ujar Santoso, Rabu (3/1/2018).
Ketua TGUPP juga akan mendapatkan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.