Sandiaga: Gaji Pak Ogah Tidak Dianggarkan pada APBD 2018

Kompas.com - 08/01/2018, 05:28 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menghadiri acara nikah massal di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menghadiri acara nikah massal di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia.
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum memberi kepastian apakah Pemprov DKI bisa menggaji sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau " pak ogah" seperti permintaan Polda Metro Jaya. Sandiaga mengatakan, anggaran supeltas tidak masuk APBD DKI 2018.

"Kami akan lihat nanti karena kemarin tidak dianggarkan di (APBD) 2018, tetapi kami akan lihat nanti bagaimana efektifitasnya," ujar Sandiaga di kawasan Cijantung, Minggu (7/1/2017).

Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan mendorong penataan lalu lintas yang baik. Selain itu, juga mendukung masalah terciptanya lapangan kerja. Namun, Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI akan mengkajinya terlebih dahulu.

Baca juga: Pak Ogah: Gosipnya Mau Digaji, tetapi 4 Bulan Tak Ada Apa-apa


Puluhan pengatur lalu lintas dari warga atau Pak Ogah dilatih di halaman Polres Tangerang Selatan, Kamis (24/8/2017). Para Pak Ogah ini akan dinamai sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dan dilatih secara khusus oleh Satuan Lalu Lintas tiap Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas.KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Puluhan pengatur lalu lintas dari warga atau Pak Ogah dilatih di halaman Polres Tangerang Selatan, Kamis (24/8/2017). Para Pak Ogah ini akan dinamai sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dan dilatih secara khusus oleh Satuan Lalu Lintas tiap Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas.
"Nanti kalau ada kajiannya, kami tentunya akan konsultasikan dengan semua pemangku kepentingan," ujar Sandiaga.

Permintaan ini sudah disampaikan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sejak tahun 2017. Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat menolak permintaan itu, karena tidak ada anggaran dalam APBD 2017.

Baca juga: Cerita Pak Ogah Hampir Ditabrak Mobil Mewah hingga Ditendang

Selain itu, supeltas direkrut, dikelola, dan dilatih Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Artinya, para supeltas tidak masuk struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. Dengan demikian, anggaran gaji supeltas tidak bisa dibebankan pada APBD DKI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Megapolitan
Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Megapolitan
5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

Megapolitan
Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Megapolitan
Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Megapolitan
Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Megapolitan
Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Megapolitan
Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Megapolitan
Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Megapolitan
19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Megapolitan
Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X