JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak yang biasa beraktivitas di kawasan Tanah Abang memprotes penataan dengan membebaskan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di Jalan Jatibaru. Menurutnya, protes-protes hanya disampaikan pemilik akun media sosial.
"Yang protes ini (orang di) media sosial, sedangkan yang ada di sana itu kami baru kaji dengan survei dan setiap minggunya kami akan review ulang," ucap Sandiaga seusai rapat bersama Menteri BUMN Rini Soemarno di kawasan wisata kuliner Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).
Ia mengatakan, penataan Tanah Abang yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mendapat dukungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Sandiaga, Kementerian BUMN mendukung penataan tersebut hingga nantinya dibangun kawasan terintegrasi atau transit oriented development (TOD) di sana.
"Tadi justru banyak yang memberikan support ya dari Kementerian BUMN bahwa rekayasa lalu lintas yang sementara ini ujungnya harus ada, yaitu TOD," ujar Sandiaga.
Baca juga: Soal Usulan Tanah Abang Jadi Pasar Terpanjang, Sandi Sebut Akan Siapkan Perda
"Tadi Bu Menteri (Rini) setuju menyambungkan TOD yang dikelola PT KAI dengan TOD yang dikelola Pemprov DKI supaya terintegrasi," katanya.
Baca juga: Kapolda: Perlu Kajian Ulang atau Solusi Lain untuk Penataan Tanah Abang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga menata Tanah Abang dengan membebaskan PKL berdagang di Jalan Jatibaru Raya. Jalan tersebut ditutup setiap hari, pukul 08.00-18.00. Satu jalur jalan digunakan PKL, sedangkan jalur lainnya digunakan transjakarta. PKL disediakan tenda yang bisa didapatkan gratis.
PT Transjakarta menyediakan shuttle bus untuk mengangkut penumpang berkeliling kawasan Tanah Abang.