Kompas.com - 09/01/2018, 14:30 WIB
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Balai Kota, Kamis (28/4/2016). Kompas.com/Alsadad RudiKepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Balai Kota, Kamis (28/4/2016).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Manteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, permohonan pembatalan HGB untuk pulau C, D, dan G.

"Iya (berkirim surat). Bunyinya seperti itu, suratnya kami sudah kirim ke BPN," ujar Yayan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/1/2018).

Yayan mengatakan, surat itu dikirimkan ke BPN beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi dari BPN. Ia enggan menjelaskan alasan Pemprov DKI meminta BPN membatalkan HGB untuk para pengembang pulau reklamasi.

Ia meminta awak media menanyakan masalah reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: MA Tolak Kasasi Walhi dan Kiara soal Izin Reklamasi Pulau G

"Masalah nanti jawabannya seperti apa, kami akan tindak lanjuti. Nanti tunggu dari BPN seperti apa. Saya enggak mau memeriksa kebijakan pimpinan. Sekarang kami belum diundang rapat, belum ada apa-apa, tetapi yang jelas sudah dikirim (suratnya)," ujar Yayan.

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2017 yang didapatkan Kompas.com, Gubernur Anies mengirimkan surat permohonan agar Menteri ATR/BPN menunda dan membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pulau C, D, dan G.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Serahkan Sertifikat Pengelolaan Pulau Reklamasi kepada DKI

Dalam surat itu, Pemprov DKI masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DPRD DKI. 

Kompas TV Sutiyoso memberi saran terkait proyek reklamasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.