Kompas.com - 09/01/2018, 14:30 WIB
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Balai Kota, Kamis (28/4/2016). Kompas.com/Alsadad RudiKepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Balai Kota, Kamis (28/4/2016).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Manteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, permohonan pembatalan HGB untuk pulau C, D, dan G.

"Iya (berkirim surat). Bunyinya seperti itu, suratnya kami sudah kirim ke BPN," ujar Yayan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/1/2018).

Yayan mengatakan, surat itu dikirimkan ke BPN beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi dari BPN. Ia enggan menjelaskan alasan Pemprov DKI meminta BPN membatalkan HGB untuk para pengembang pulau reklamasi.

Ia meminta awak media menanyakan masalah reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: MA Tolak Kasasi Walhi dan Kiara soal Izin Reklamasi Pulau G

"Masalah nanti jawabannya seperti apa, kami akan tindak lanjuti. Nanti tunggu dari BPN seperti apa. Saya enggak mau memeriksa kebijakan pimpinan. Sekarang kami belum diundang rapat, belum ada apa-apa, tetapi yang jelas sudah dikirim (suratnya)," ujar Yayan.

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2017 yang didapatkan Kompas.com, Gubernur Anies mengirimkan surat permohonan agar Menteri ATR/BPN menunda dan membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pulau C, D, dan G.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Serahkan Sertifikat Pengelolaan Pulau Reklamasi kepada DKI

Dalam surat itu, Pemprov DKI masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DPRD DKI. 

Kompas TV Sutiyoso memberi saran terkait proyek reklamasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Indomaret Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang, Pelayat Padati Rumah Duka Heaven Atmajaya

Bos Indomaret Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang, Pelayat Padati Rumah Duka Heaven Atmajaya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Megapolitan
Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Megapolitan
Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Jakarta-Aceh, 1,370 Ton Ganja Disita

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Jakarta-Aceh, 1,370 Ton Ganja Disita

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 77 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 77 Persen

Megapolitan
Buntut Kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet, Polisi Buat Satgas Berantas Mafia Karantina

Buntut Kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet, Polisi Buat Satgas Berantas Mafia Karantina

Megapolitan
10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Masih Temukan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Dinkes Kota Tangerang Masih Temukan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kota Tangerang Baru 58,5 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kota Tangerang Baru 58,5 Persen

Megapolitan
Orangtua Belum Divaksinasi, Murid SD di Kota Tangerang Tak Bisa Ikut Sekolah Tatap Muka

Orangtua Belum Divaksinasi, Murid SD di Kota Tangerang Tak Bisa Ikut Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Mantan Kepala BPOM Minta Maaf

Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Mantan Kepala BPOM Minta Maaf

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan 4 Laskar FPI hingga Tewas

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan 4 Laskar FPI hingga Tewas

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.