Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Kadis Cipta Karya DKI Diperiksa Polisi

Kompas.com - 09/01/2018, 15:48 WIB
Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati seusai workshop terkait reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati seusai workshop terkait reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selasa (9/1/2018) ini, giliran Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta, Benni Agus Candra, yang diperiksa polisi.

"(Benni kami periksa) untuk menggali berkaitan peraturan-peraturan reklamasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pulau reklamasi tersebut," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya.

Adi mengatakan, sejauh ini pihaknya baru mengambil keterangan dari Pihak Pemprov DKI Jakarta. Belum ada dari pihak pengembang yang diperiksa.

Baca juga : Soal Reklamasi, Sandiaga Sebut Sudah Dapat Masukan dari Akademisi hingga Pelaku Usaha

"Belum ada. Kita baru mengambil dari keterangan Pemda. Kalau teman-teman ketahui reklamasi ini kan dibangun dari 1995 keputusannya itu, dari 1995 sampai sekarang ada beberapa aturan-aturan yang muncul berkaitan dengan itu," ucap dia.

Selain Benni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, Edy Junaedi akan diperiksa pada Kamis (11/1/2018) besok.

Baca juga : Gelar Lokakarya, DKI Jaring Masukan soal Reklamasi

Polisi menduga ada korupsi dalam penetapan NJOP Pulau C dan D. NJOP Pulau C dan D hanya Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Baca juga : Saat Anies Perlihatkan Raperda Reklamasi yang Dia Tarik dari DPRD

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Megapolitan
Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Megapolitan
Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Megapolitan
[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

Megapolitan
Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X