Bersurat ke BPN, Sandiaga Tunjukkan DKI Serius Hentikan Reklamasi

Kompas.com - 10/01/2018, 10:40 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat permohonan penundaan dan pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau-pulau reklamasi untuk pihak ketiga kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pengiriman surat itu merupakan bentuk komitmennya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Kami sudah kirimkan suratnya (ke BPN). Ini menunjukkan bahwa kami serius menghentikan reklamasi dan kami langkahnya konkret-konkret saja," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/1/2018).

Baca juga: Anies Siap Terima Konsekuensi jika BPN Batalkan HGB Reklamasi

Pemprov DKI, lanjutnya, akan menata ulang kawasan pesisir Jakarta. Pemprov DKI ingin mengutamakan kepentingan warga dalam penataan tersebut.

"Kami kirim pesan yang jelas kepada pengembang dan kepada warga, kami ingin tata ulang dan mengedepankan kepentingan warga kebanyakan untuk seluruh kebijakan publik yang dilakukan Pemprov DKI," kata Sandiaga.

Sejumlah tiang pancang nampak berdiri di Pantai Pasir Putih Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/9/2017). Rencananya, di tempat ini akan dibangun jembatan penghubung dari Dadap ke Pulau C hasil reklamasi di pantai utara Jakarta.KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah tiang pancang nampak berdiri di Pantai Pasir Putih Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/9/2017). Rencananya, di tempat ini akan dibangun jembatan penghubung dari Dadap ke Pulau C hasil reklamasi di pantai utara Jakarta.
Dalam surat yang dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN pada 29 Desember 2017, Gubernur Anies memohon agar kementerian tersebut mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Kirim Surat ke BPN, Anies Sebut Ada Prosedur yang Salah dalam Perizinan Reklamasi

Pemprov DKI juga meminta agar Kementerian ATR/BPN menunda penertiban sertifikat HGB serta membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan.

Dalam surat itu, Pemprov DKI menyebut masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di DPRD DKI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas TNI-Polri Akan Datangi Rumah Warga Petamburan yang Tak Ikut Rapid Test

Petugas TNI-Polri Akan Datangi Rumah Warga Petamburan yang Tak Ikut Rapid Test

Megapolitan
Artis ST dan MA Ditangkap atas Dugaan Prostitusi Online, Polisi Sebut Masih Saksi

Artis ST dan MA Ditangkap atas Dugaan Prostitusi Online, Polisi Sebut Masih Saksi

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Megapolitan
Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Megapolitan
Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Megapolitan
Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Megapolitan
Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Megapolitan
Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

Megapolitan
Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Megapolitan
Benarkah Rizieq Shihab Sudah Swab Test seperti Klaim FPI?

Benarkah Rizieq Shihab Sudah Swab Test seperti Klaim FPI?

Megapolitan
Bertemu Pangdam Jaya, FPI: Kami Akan Bantu Copot Baliho, asalkan...

Bertemu Pangdam Jaya, FPI: Kami Akan Bantu Copot Baliho, asalkan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X