BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum - Kompas.com

BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum

Kompas.com - 10/01/2018, 12:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mendengarkan masukan para anggota koalisi terkait kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/12/2017).Kompas.com/Sherly Puspita Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mendengarkan masukan para anggota koalisi terkait kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabag Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arwin Baso mengatakan tidak bisa begitu saja membatalkan serfikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi seperti yang diminta Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, untuk membatalkan sertifikat HGB itu, perlu pembahasan dan pengkajian terlebih dulu.

Arwin mengatakan, bagi sertifikat HGB yang telah diterbitkan, harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk membatalkannya. Hal itu harus dibahas melalui Dirjen Bidang Hukum ATR/BPN.

"Kalau yang sudah terlanjut terbit gimana dong? Maka harus ada kajian hukumnya, ada prosedur yang harus dilalui. Kalau (sertifikat) yang belum (diterbitkan), kami akan berpikir. Artinya syaratnya sudah tidak ini lagi kan (terpenuhi)," ujar Arwin kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2018).

Baca juga : Bersurat ke BPN, Sandiaga Tunjukkan DKI Serius Hentikan Reklamasi

Mengenai surat pengajuan pembatalan yang telah dikirim oleh Pemprov DKI, Arwin mengaku belum mempelajarinya secara detil. Namun, dia menyebut BPN beberapa waktu lalu telah menggelar rapat untuk membahas terkait reklamasi.

"Saya belum dapat informasi tapi memang kemarin ada rapat yang membahas pulau reklamasi. Cuma substansinya saya harus cari tahu dulu," kata dia.

Baca juga : Anies Siap Terima Konsekuensi jika BPN Batalkan HGB Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permohonan penundaan dan pembatalan sertifikat HGB pulau reklamasi dilakukan karena menilai ada aturan yang dilanggar oleh pemerintah sebelumnya dalam perizinan reklamasi.

Anies juga akan menanggung seluruh konsekuensi bila nantinya BPN mengabulkan permohonan pembatalan sertifikat HGB yang telah diterbitkan.

Kompas TV Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno terus mendapat sorotan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Terkini Lainnya

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Nasional
Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Nasional
Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Edukasi
Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Nasional
Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Regional
Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Internasional
Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Internasional
Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Megapolitan
Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Internasional
FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

Nasional
Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Internasional
Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Nasional
ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

Internasional
'Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online'

"Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online"

Nasional

Close Ads X