Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rustam Effendi Mengaku Tak Tahu Akan Dilantik Anies Jadi Kepala Biro

Kompas.com - 10/01/2018, 18:19 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rustam Effendi mengaku awalnya tidak tahu akan dilantik menjadi Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia baru mengetahui ada pelantikan pada Rabu (10/1/2018) siang.

"Saya juga tidak tahu, tadi jam 11.00 dikasih tahu nanti ada pelantikan. Saya masih tenang-tenang saja, pelantikan apa? Saya pikir mengisi kekosongan (jabatan) itu, kan saya enggak tahu, rupanya saya juga bagian yang dilantik," ujar Rustam seusai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta.

Rustam menyebut pelantikannya itu mendadak. Dia tidak mengetahui pelantikan itu dari hari-hari sebelumnya.

"Memang dadakan," kata dia.

Baca juga : Ini 8 Pejabat yang Dilantik Anies

Setelah menjabat Kepala Biro Administrasi, Rustam mengaku akan belajar kembali. Jabatan ini merupakan pekerjaan baru yang belum pernah dia jalani. Meski begitu, dia siap menjalankan pekerjaan barunya.

"Ini kan memang hal yang baru, nanti saya harus belajar dulu. Itu harus saya akui, harus belajar dulu karena saya orang pamong, ditempatkan di sini harus banyak belajar," ucap Rustam.

Nama Rustam menjadi sorotan setelah ia berselisih dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada April 2016. Saat itu Rustam masih menduduki posisi Wali Kota Jakarta Utara.

Ahok menyebut kinerja Rustam lambat karena tidak juga menertibkan permukiman liar di kolong Tol Ancol.

Baca juga : Anies Minta Pejabat yang Baru Dilantik Ikuti Arahannya

Ahok menuding Rustam mendukung Yusril Ihza Mahendra (dulu bakal calon gubernur DKI) yang saat itu kerap membela warga yang tinggal di permukiman kumuh. Sebenarnya ketika itu Ahok hanya bercanda.

Ahok juga menyindir Rustam yang dia sebut sebagai anggota geng golf. Saat itu, Ahok menyebut ada keuntungan yang didapat para pegawai negeri sipil yang bergabung dengan geng golf ini. Anggota geng golf rata-rata naik jabatan lebih cepat.

Tudingan-tudingan Ahok berbekas di hati Rustam. Tidak butuh waktu lama bagi Rustam hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

Sosok Rustam kemudian kembali muncul ke publik setelah ia dijadikan staf khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bidang pengaduan masyarakat pada November 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com