Tak Bisa Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi, BPN Sarankan DKI Ajukan Gugatan ke PTUN

Kompas.com - 10/01/2018, 22:02 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Arimbi RamadhianiMenteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, BPN tidak bisa membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Sofyan menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ingin membatalkan sertifikat tersebut.

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau perdata)," ujar Sofyan melalui keterangan tertulis, Rabu (10/1/2018).

Kementerian ATR/BPN, kata Sofyan, nantinya akan menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga : BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum

Sofyan menjelaskan, sertifikat HGB di atas sertifikat hak pengelolaan (HPL) Pulau D diterbitkan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Sertifikat itu tidak bisa dibatalkan karena adanya azas presumptio justae causa, yakni setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum.

"Penerbitan HGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya," kata Sofyan.

Sofyan menilai, korespondensi yang dikirim Pemprov DKI kepada BPN tidak bersifat non-retroaktif, yakni apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila azas non-retroaktif diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Baca juga : Anies Siap Terima Konsekuensi jika BPN Batalkan HGB Reklamasi

"Terhadap Pulau C telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan No. 46/Kamal Muara seluas 1.093.580 m2 tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta, sedangkan terhadap Pulau G kami belum melakukan kegiatan administrasi pertanahan apapun (baik penerbitan HPL maupun HGB) sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Sofyan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian ATR/BPN pada 29 Desember 2017. Dalam surat tersebut, Anies memohon agar kementerian tersebut mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Pemprov DKI juga meminta agar Kementerian ATR/BPN menunda penertiban sertifikat HGB dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan.

Dalam surat itu, Pemprov DKI menyebut masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di DPRD DKI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Millen Cyrus Tak Berkeberatan Ditahan di Sel Pria

Polisi Sebut Millen Cyrus Tak Berkeberatan Ditahan di Sel Pria

Megapolitan
Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua Ingin Diterapkan Setelah Ada Vaksin

Megapolitan
Nilai RAPBD DKI 2021 di Tinggkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Nilai RAPBD DKI 2021 di Tinggkat Banggar Disepakati Rp 82,5 Triliun

Megapolitan
6 Serbuan Karangan Bunga di Ibu Kota, Dukungan untuk Pangdam Jaya hingga Ahok-Djarot

6 Serbuan Karangan Bunga di Ibu Kota, Dukungan untuk Pangdam Jaya hingga Ahok-Djarot

Megapolitan
Gelapkan 48 Motor Sewaan, Satpam di Tangerang Ditangkap Polisi

Gelapkan 48 Motor Sewaan, Satpam di Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Sekelompok Pemuda Tawuran di Johar Baru, Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi

Sekelompok Pemuda Tawuran di Johar Baru, Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT, Lurah Pluit: Warga Sukarela dan Terpaksa Beri Uang

Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT, Lurah Pluit: Warga Sukarela dan Terpaksa Beri Uang

Megapolitan
Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Megapolitan
Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Megapolitan
Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Megapolitan
Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Megapolitan
3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

Megapolitan
Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Megapolitan
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X