Tak Bisa Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi, BPN Sarankan DKI Ajukan Gugatan ke PTUN - Kompas.com

Tak Bisa Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi, BPN Sarankan DKI Ajukan Gugatan ke PTUN

Kompas.com - 10/01/2018, 22:02 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil Arimbi Ramadhiani Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, BPN tidak bisa membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Sofyan menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ingin membatalkan sertifikat tersebut.

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau perdata)," ujar Sofyan melalui keterangan tertulis, Rabu (10/1/2018).

Kementerian ATR/BPN, kata Sofyan, nantinya akan menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga : BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum

Sofyan menjelaskan, sertifikat HGB di atas sertifikat hak pengelolaan (HPL) Pulau D diterbitkan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Sertifikat itu tidak bisa dibatalkan karena adanya azas presumptio justae causa, yakni setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum.

"Penerbitan HGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya," kata Sofyan.

Sofyan menilai, korespondensi yang dikirim Pemprov DKI kepada BPN tidak bersifat non-retroaktif, yakni apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila azas non-retroaktif diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Baca juga : Anies Siap Terima Konsekuensi jika BPN Batalkan HGB Reklamasi

"Terhadap Pulau C telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan No. 46/Kamal Muara seluas 1.093.580 m2 tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta, sedangkan terhadap Pulau G kami belum melakukan kegiatan administrasi pertanahan apapun (baik penerbitan HPL maupun HGB) sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Sofyan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian ATR/BPN pada 29 Desember 2017. Dalam surat tersebut, Anies memohon agar kementerian tersebut mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Pemprov DKI juga meminta agar Kementerian ATR/BPN menunda penertiban sertifikat HGB dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan.

Dalam surat itu, Pemprov DKI menyebut masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di DPRD DKI.


EditorDian Maharani
Komentar

Terkini Lainnya

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Nasional
Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Nasional
Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Edukasi
Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Nasional
Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Regional
Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Internasional
Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Internasional
Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Megapolitan
Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Internasional
FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

Nasional
Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Internasional
Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Nasional
ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

Internasional
'Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online'

"Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online"

Nasional

Close Ads X