BPN Sarankan DKI Gugat ke PTUN soal HGB Reklamasi, Ini Tanggapan Anies - Kompas.com

BPN Sarankan DKI Gugat ke PTUN soal HGB Reklamasi, Ini Tanggapan Anies

Kompas.com - 10/01/2018, 22:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mempertanyakan proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sebelumnya sudah mengatakan, BPN tidak bisa membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

"Kalau kita lihat Perda Zonasi belum ada. Dari situ aja kita sudah tahu bagaimana bisa mengatur lahan-lahannya kalau Perdanya aja belum ada. Jadi zona ini dipakai untuk apa peruntukannya, bagaimana, belum ada. Jadi dasarnya enggak ada. Itu sebabnya saya bilang ditiadakan dulu sampai ada Perda," kata Anies di Balai Kota, Rabu (10/1/2018).

Anies mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan revisi Raperda, sebelum menerbitkan Perda Zonasi. Ia meyakini tanpa ada Perda, HGB Pulau D tak seharusnya diterbitkan.

Baca juga : Anies Siap Terima Konsekuensi jika BPN Batalkan HGB Reklamasi

 

Terkait usulan Sofyan Djalil agar Pemprov DKI menempuh jalur hukum di PTUN untuk membatalkan HGB, Anies mengaku belum menerima surat dari BPN secara resmi.

"Saya ingin sampaikan, tertib. Kami kirim surat ke BPN, kami enggak konpers. Ini adalah proses administratif. Kami mendengar BPN konferensi pers, tapi malah belum ada suratnya. Kita ingin jaga adab dalam menjalankan pemerintahan," kata Anies.

Sebelumnya, Anies mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian ATR/BPN pada 29 Desember 2017. Dalam surat tersebut, Anies memohon agar kementerian tersebut mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga : Tak Bisa Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi, BPN Sarankan DKI Ajukan Gugatan ke PTUN

Pemprov DKI juga meminta agar Kementerian ATR/BPN menunda penertiban sertifikat HGB dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan.

Dalam surat itu, Pemprov DKI menyebut masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di DPRD DKI.

Namun Sofyan Djalil menjelaskan, sertifikat HGB di atas sertifikat hak pengelolaan (HPL) Pulau D diterbitkan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Sertifikat itu tidak bisa dibatalkan karena adanya azas presumptio justae causa, yakni setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum.


EditorDian Maharani
Komentar

Terkini Lainnya

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Nasional
Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Nasional
Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Edukasi
Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Nasional
Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Regional
Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Internasional
Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Internasional
Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Megapolitan
Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Internasional
FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

Nasional
Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Internasional
Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Nasional
ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

Internasional
'Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online'

"Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online"

Nasional

Close Ads X