Akui Masih Banyak PR, Sandiaga "Pede" Dapat Opini WTP dari BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku lebih percaya diri Pemprov DKI bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, Pemprov DKI rutin menggelar rapat road to WTP setiap pekannya.

Namun, Sandiaga mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Berkat kerja kami selama enam minggu yang intensif, kami jadi lebih pede (akan mendapat opini WTP), tetapi tentunya masih banyak PR yang harus kami kerjakan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1/2018) malam.

Setelah menggelar rapat rutin selama enam pekan terakhir, Sandiaga akan mengundang BPK untuk mengkonsultasikan pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan Pemprov DKI. Rapat itu rencananya digelar selama tiga hari, mulai 15 Januari 2018.

Baca juga: Kejar Opini WTP, DKI Akan Buat Ingub Pencatatan Aset

"Kami rencananya akan meminta dan memohon waktu pimpinan BPK RI maupun BPK perwakilan DKI dalam waktu dekat melakukan koordinasi dan mohon mendapatkan arahan juga," katanya.

Setelah rapat rutin selama enam pekan, Sandiaga menyebut Pemprov DKI sudah memutuskan tindak lanjut beberapa hal yang menjadi temuan BPK, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng Barat.

Sandiaga berharap, kerja mereka selama ini berbuah opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017.

Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras

"Besar harapan kami selama 2-3 bulan ke depan di mana kami melengkapi proses laporan keuangan ini kami bisa semakin jelas road to WTP-nya dan mudah-mudahan terwujud di 2018, laporan keuangan 2017 dari Pemprov DKI akan WTP," ucap Sandiaga.

Adapun, Pemprov DKI mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama empat tahun terakhir, mulai dari laporan keuangan tahun 2013 hingga 2016.