Kompas.com - 12/01/2018, 10:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mendengarkan masukan para anggota koalisi terkait kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mendengarkan masukan para anggota koalisi terkait kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/12/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir Desember 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Mengeri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau Reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar kementerian tersebut mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Baca juga : BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum

Adapun penolakan terhadap proyek reklamasi telah disampaikan Anies sejak menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada kontestasi Pilkada DKI Jakart 2017.

Anies yakin langkah yang diambil merupakan tindakan yang benar untuk memperbaiki aturan yang telah dilanggar. Anies juga akan menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan bila BPN mengabulkan permohonannya tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu konsekuensinya adalah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp 483 miliar.

Baca juga : DKI Siap Kembalikan Uang Rp 483 Miliar dari Pengembang Reklamasi

Sebelum mendapatkan sertifikat HGB pulau reklamasi, pengembang wajib membayar BPHTB. Salah satu pengembang yang telah membayar ialah PT Kapuk Naga Indah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan bahwa BPN tidak bisa membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Sofyan mengatakan, sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Baca juga : Tolak Anies, Sofyan: Sertifikat Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Megapolitan
PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

Megapolitan
49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Teluk Gong

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Teluk Gong

Megapolitan
Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan, Modusnya Menggantikan PNS yang Dipecat dan Meninggal karena Covid-19

Anak Penyanyi Lawas Dilaporkan Penipuan, Modusnya Menggantikan PNS yang Dipecat dan Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
BPN Kota Bogor Siapkan Layanan Berbasis Digital untuk Permudah Masyarakat Urus Sertifikat Tanah

BPN Kota Bogor Siapkan Layanan Berbasis Digital untuk Permudah Masyarakat Urus Sertifikat Tanah

Megapolitan
Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Megapolitan
Catat, Ini Titik Rawan Ranjau Paku di Jakarta Selatan

Catat, Ini Titik Rawan Ranjau Paku di Jakarta Selatan

Megapolitan
RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

RPTRA di Jakarta Pusat Kurang Perawatan akibat Anggaran Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Panel Tiang Listrik di Jalan WR Supratman Ciputat Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.