Menanti Langkah Anies Pasca-Permohonan Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN

Kompas.com - 12/01/2018, 10:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mendengarkan masukan para anggota koalisi terkait kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk mendengarkan masukan para anggota koalisi terkait kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (7/12/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir Desember 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Mengeri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau Reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar kementerian tersebut mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Baca juga : BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum

Adapun penolakan terhadap proyek reklamasi telah disampaikan Anies sejak menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada kontestasi Pilkada DKI Jakart 2017.

Anies yakin langkah yang diambil merupakan tindakan yang benar untuk memperbaiki aturan yang telah dilanggar. Anies juga akan menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan bila BPN mengabulkan permohonannya tersebut.

Salah satu konsekuensinya adalah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp 483 miliar.

Baca juga : DKI Siap Kembalikan Uang Rp 483 Miliar dari Pengembang Reklamasi

Sebelum mendapatkan sertifikat HGB pulau reklamasi, pengembang wajib membayar BPHTB. Salah satu pengembang yang telah membayar ialah PT Kapuk Naga Indah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan bahwa BPN tidak bisa membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Sofyan mengatakan, sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Baca juga : Tolak Anies, Sofyan: Sertifikat Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Megapolitan
Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: 12.748 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.120 Orang Meninggal

UPDATE 21 Oktober: 12.748 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.120 Orang Meninggal

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Buang Kantong Sampah di Kalimalang Menyerahkan Diri ke Polres Metro Bekasi

Pengendara Mobil yang Buang Kantong Sampah di Kalimalang Menyerahkan Diri ke Polres Metro Bekasi

Megapolitan
Dua Desa di Muaragembong Bekasi Terdampak Banjir Rob

Dua Desa di Muaragembong Bekasi Terdampak Banjir Rob

Megapolitan
Kamis Sore, MRT Jakarta Tutup 3 Pintu Stasiun Bundaran HI

Kamis Sore, MRT Jakarta Tutup 3 Pintu Stasiun Bundaran HI

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Catat 8 Dugaan Pelangaran Kampanye Pilkada 2020

Bawaslu Tangsel Catat 8 Dugaan Pelangaran Kampanye Pilkada 2020

Megapolitan
Komplotan Begal Duren Sawit Dibekuk Polisi Setelah Curi Tiga Motor

Komplotan Begal Duren Sawit Dibekuk Polisi Setelah Curi Tiga Motor

Megapolitan
Jakarta Denda Warga yang Tolak Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Jawa Barat?

Jakarta Denda Warga yang Tolak Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Jawa Barat?

Megapolitan
Masih PSBB, Pemkot Tangerang Hanya Izinkan Bioskop Drive Thru

Masih PSBB, Pemkot Tangerang Hanya Izinkan Bioskop Drive Thru

Megapolitan
Minim Pengunjung Selama PSBB Transisi, TMII Belum Dapat Untung

Minim Pengunjung Selama PSBB Transisi, TMII Belum Dapat Untung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X