Anies: Ada Peraturan Menteri yang Bolehkan, Mengapa lewat PTUN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tak ingin berpolemik terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Nantilah, kita enggak mau terlalu berpolemik," kata Anies saat ditemui di Gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Terkait saran BPN agar Pemprov DKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan sertifikat tersebut, Anies hanya mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu hal yang harus dilakukan.

"Ada Peraturan Menteri yang membolehkan itu, jadi itu bisa dipakai. Kalau itu bisa dipakai, mengapa lewat PTUN?" ujar Anies.

Baca juga : Menanti Langkah Anies Pasca-Permohonan Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN

Meski tidak menyebutkan secara rinci Peraturan Menteri yang dimaksud, menurut Anies, upaya menempuh jalur hukum ke PTUN bukanlah salah satu cara yang bisa ditempuh.

"PTUN itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, boleh, tapi itu bukan satu-satunya. Kalau ada instrumen lain, mengapa instrumen lain itu enggak dipakai," katanya lagi.

Baca juga : Tak Bisa Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi, BPN Sarankan DKI Ajukan Gugatan ke PTUN

Anies mengibaratkan, ketika mengangkat seseorang dan terdapat kekeliruan di kemudian hari maka dilakukan perbaikan. Hal itu, menurut dia, berlaku dalam hal ini pengajuan pembatalan sertifikat tersebut.

"Jadi bukan kemudian sesuatu yang sudah menjadi keputuskan itu harus selalu lewat pengadilan."

"Bahwa lewat pengadilan itu boleh, boleh, semua urusan itu boleh dibawa ke pengadilan, tapi kalau ada instrumen lain, itu tidak dipakai. Tapi nantilah, kita enggak mau terlalu berpolemik," kata Anies.