KSPI Persoalkan Mengapa Penerima Kartu Pekerja Tak Sesuai Jumlah Buruh

Kompas.com - 12/01/2018, 14:05 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016). Robertus Bellarminus/Kompas.comPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan implementasi program Kartu Pekerja yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta.

Jumat (12/1/2018) pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meluncurkan program peningkatan kesejahteraan para buruh bernama Kartu Pekerja. Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI berhak mendapatkan fasilitas subsidi transportasi dan pangan.

" Buruh menyambut baik keseriusan Pemprov DKI untuk menyejahterakan kaum buruh tersebut. Tetapi implementasi dari program tersebut harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik horisontal di kalangan buruh," kata Said dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat siang.

Baca juga : Dengan Kartu Pekerja, Buruh DKI Bisa Beli Beras Rp 6.000 Per Kg

Said meragukan bahwa semua buruh yang mendapat gaji UMP bisa menikmati program itu. Dari informasi yang dia dapat, jumlah penerima Kartu Pekerja saat peluncuran hanya sekitar 35.000 pekerja. Padahal bila memakai definisi pekerja penerima UMP, jumlah penerima Kartu Pekerja harusnya lebih dari 500.000 pekerja.

"Akibatnya teknis di lapangan akan terjadi konflik horisontal dan akhirnya terkesan pencitraan saja, hanya sekedar sudah memenuhi janji kampanyenya kepada buruh tapi sesungguhnya hanya basa basi," ujar Said.

Said ragu program tersebut akan efektif dan tepat sasaran.

Dua mempertanyakan juga apakah program itu bisa didapatkan oleh pekerja ber- KTP DKI tetapi bekerja di luar Jakarta.

"KSPI berpendapat, jangan program yang baik ini ujung-ujungnya hanya mensubsidi perusahaan menengah atas dan multi nasional dengan menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat, karena perusahaan menengah atas inilah yang banyak mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing dengan masa kerja di atas satu tahun yang menerima UMP," ujar Said.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Megapolitan
Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Megapolitan
Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass 'Darahku Biru' Mengular di Depan Grand Indonesia

Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass "Darahku Biru" Mengular di Depan Grand Indonesia

Megapolitan
Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Megapolitan
Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Megapolitan
Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Megapolitan
Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Megapolitan
Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X