KSPI Persoalkan Mengapa Penerima Kartu Pekerja Tak Sesuai Jumlah Buruh

Kompas.com - 12/01/2018, 14:05 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).Robertus Bellarminus/Kompas.com Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan implementasi program Kartu Pekerja yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta.

Jumat (12/1/2018) pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meluncurkan program peningkatan kesejahteraan para buruh bernama Kartu Pekerja. Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI berhak mendapatkan fasilitas subsidi transportasi dan pangan.

" Buruh menyambut baik keseriusan Pemprov DKI untuk menyejahterakan kaum buruh tersebut. Tetapi implementasi dari program tersebut harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik horisontal di kalangan buruh," kata Said dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat siang.

Baca juga : Dengan Kartu Pekerja, Buruh DKI Bisa Beli Beras Rp 6.000 Per Kg

Said meragukan bahwa semua buruh yang mendapat gaji UMP bisa menikmati program itu. Dari informasi yang dia dapat, jumlah penerima Kartu Pekerja saat peluncuran hanya sekitar 35.000 pekerja. Padahal bila memakai definisi pekerja penerima UMP, jumlah penerima Kartu Pekerja harusnya lebih dari 500.000 pekerja.

"Akibatnya teknis di lapangan akan terjadi konflik horisontal dan akhirnya terkesan pencitraan saja, hanya sekedar sudah memenuhi janji kampanyenya kepada buruh tapi sesungguhnya hanya basa basi," ujar Said.

Said ragu program tersebut akan efektif dan tepat sasaran.

Dua mempertanyakan juga apakah program itu bisa didapatkan oleh pekerja ber- KTP DKI tetapi bekerja di luar Jakarta.

"KSPI berpendapat, jangan program yang baik ini ujung-ujungnya hanya mensubsidi perusahaan menengah atas dan multi nasional dengan menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat, karena perusahaan menengah atas inilah yang banyak mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing dengan masa kerja di atas satu tahun yang menerima UMP," ujar Said.



EditorEgidius Patnistik

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya


Close Ads X