Polri Minta DKI Evaluasi Pencabutan Pelarangan Motor di Thamrin dalam Satu Bulan - Kompas.com

Polri Minta DKI Evaluasi Pencabutan Pelarangan Motor di Thamrin dalam Satu Bulan

Kompas.com - 12/01/2018, 14:47 WIB
Pengendara motor masuk ke jalan MH Thamrin Kamis (11/1/2017). Pembatalan pergub pembatasan sepeda motor membuat kedua ruas jalan kembali dilewati roda dua.Kompas.com/Setyo Adi Pengendara motor masuk ke jalan MH Thamrin Kamis (11/1/2017). Pembatalan pergub pembatasan sepeda motor membuat kedua ruas jalan kembali dilewati roda dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Polri memberi waktu satu bulan kepada Pemprov DKI untuk evaluasi pencabutan aturan pelarangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

Kasubdit Standarisasi Cegah dan Tindak Direktorat Kemanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Kingkin Winisuda mengatakan, dalam evaluasi itu Pemprov DKI harus memonitoring dampak pencabutan pelarangan sepeda motor di kawasan tersebut.

"Tentunya tadi disampaikan Pak Kadishub akan dilakukan monitoring, evaluasi. Kami kasih limit waktu maksimal satu bulan apakah dampak dari putusan itu justru membawa kemacetan yang lebih parah atau sebaliknya," ujar Kingkin di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/1/2018).

Baca juga : Tanggapan Pengemudi Ojek Daring Setelah Pelarangan Motor Dicabut

Kingkin menambahkan, sejauh ini data pelanggaran lalu lintas masih didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Selain itu, peristiwa kecelakaan lalu lintas juga mayoritas melibatkan para pengendara sepeda motor.

"Tentunya situasi seperti ini pemerintah dan stakeholder terkait kita harus bisa mengendalikan, mengatur daripada kondisi lalu lintas di Jakarta," kata Kingkin.

Kingkin menyampaikan, Korlantas Polri akan mengasistensi Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait permasalahan kemacetan di Jakarta.

Baca juga : Pemprov DKI Masih Kaji Pergub Larangan Motor

"Tentunya kami dari Korlantas memberi asistensi khususnya masalah pembatasan sepeda motor. Tadi sudah dirapatkan dan kajian-kajian yang intinya kita sama sama wujudkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di Jakarta," ucap dia.

Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan demikian, pengendara sepeda motor dapat melintasi Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.


EditorDian Maharani

Komentar

Terkini Lainnya

CCTV di Sekitar Rumah Mardani Ali Sera Tak Merekam Pelemparan Bom Molotov

CCTV di Sekitar Rumah Mardani Ali Sera Tak Merekam Pelemparan Bom Molotov

Megapolitan
Demokrat Pastikan Tak Usung Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi

Demokrat Pastikan Tak Usung Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi

Nasional
Beredar Video Turis China Punguti Kerikil Berkilau di Pantai Rusia

Beredar Video Turis China Punguti Kerikil Berkilau di Pantai Rusia

Internasional
Pemerintah Siap Terbitkan Enam PP sebagai Amanat UU Antiterorisme

Pemerintah Siap Terbitkan Enam PP sebagai Amanat UU Antiterorisme

Nasional
Polisi: Korban Keracunan di Kelapa Gading karena Gas CO, Bukan CO2

Polisi: Korban Keracunan di Kelapa Gading karena Gas CO, Bukan CO2

Megapolitan
Menristekdikti: Tingkatkan Daya Saing dengan Basis Riset dan Teknologi

Menristekdikti: Tingkatkan Daya Saing dengan Basis Riset dan Teknologi

Edukasi
Polisi Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Keracunan Gas di Kelapa Gading

Polisi Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Keracunan Gas di Kelapa Gading

Megapolitan
Korban Keracunan Gas di Kelapa Gading Ada 17 Orang, Ini Penyebabnya

Korban Keracunan Gas di Kelapa Gading Ada 17 Orang, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pria Berpisau Serang Penumpang Bus di Jerman, Delapan Orang Luka

Pria Berpisau Serang Penumpang Bus di Jerman, Delapan Orang Luka

Internasional
Ketum Golkar Hormati Kalla Terkait Uji Materi Masa Jabatan Cawapres

Ketum Golkar Hormati Kalla Terkait Uji Materi Masa Jabatan Cawapres

Nasional
Salam Satu Jiwa Iringi Kedatangan Obor Asian Games 2018 di Malang

Salam Satu Jiwa Iringi Kedatangan Obor Asian Games 2018 di Malang

Regional
Obat Kanker Tak Lagi Dijamin, Keluarga Pasien Somasi Jokowi dan Dirut BPJS

Obat Kanker Tak Lagi Dijamin, Keluarga Pasien Somasi Jokowi dan Dirut BPJS

Megapolitan
Seorang TKI Asal Bantul Meninggal di Korea Selatan

Seorang TKI Asal Bantul Meninggal di Korea Selatan

Regional
Rusia Mulai Bangun Infrastruktur untuk Pasang Rudal Hipersoniknya

Rusia Mulai Bangun Infrastruktur untuk Pasang Rudal Hipersoniknya

Internasional
Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Nasional

Close Ads X