Perubahan "Wajah" Monas Era Pemerintahan Anies-Sandi...

Kompas.com - 13/01/2018, 07:53 WIB
Pagar taman atau pagar pembatas rumput di kawasan Monas, Jakarta Pusat, telah dicopot. Namun, plang peringatan jangan merusak rumput masih terpasang. Foto diambil Kamis (11/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIPagar taman atau pagar pembatas rumput di kawasan Monas, Jakarta Pusat, telah dicopot. Namun, plang peringatan jangan merusak rumput masih terpasang. Foto diambil Kamis (11/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorErwin Hutapea

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga bulan memimpin Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengubah beberapa kebijakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Catatan Kompas.com, setidaknya ada empat kebijakan yang dilakukan Anies-Sandiaga sehingga mengubah "wajah" kawasan Monas.

Dibuka untuk berbagai acara

Gubernur Anies telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017. Pergub itu merupakan revisi dari Pergub Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Dalam pergub baru tersebut, Anies memperbolehkan warga menggunakan kawasan Monas untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan, yang dilarang sejak era mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Acara kirab kebangsaan untuk memperingati Hari Pahlawan dan tausiah pada 26 November 2017 menjadi tanda dibukanya kawasan Monas untuk berbagai kegiatan.

"Ini diperluas yang boleh digunakan. Jadi, kalau semula pendidikan, sosial, budaya, dan agama tidak masuk, sekarang jadi boleh," ujar Anies kala itu.

Masyarakat harus mengajukan izin terlebih dahulu untuk menggunakan Monas sebagai tempat acara.

Dibukanya Monas untuk tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan merupakan salah satu janji Anies-Sandiaga pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca juga: 7 Aktivitas Liburan yang Bisa Anda Coba di Monas



Boleh injak rumput

Kebijakan lain yang diterapkan Anies-Sandiaga yakni memperbolehkan pengunjung menginjak rumput di kawasan Monas. Mereka ingin menjadikan Monas sebagai taman yang bisa dinikmati warga, bukan kebun yang hanya bisa dilihat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X