Kartu Pekerja Anies-Sandi dan Kritik dari Elemen Buruh

Kompas.com - 13/01/2018, 08:20 WIB
Kartu Pekerja, kartu subsidi transportasi dan pangan buruh DKI yang diluncurkan hari ini, Jumat (12/1/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaKartu Pekerja, kartu subsidi transportasi dan pangan buruh DKI yang diluncurkan hari ini, Jumat (12/1/2018).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies-Baswedan meluncurkan Kartu Pekerja sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh.

Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, peluncuran kartu ini merupakan pemenuhan janji peningkatan kesejahteraan buruh yang pernah disampaikan sebelumnya.

Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035 pada November 2017, ia berjanji memberikan subsidi transportasi dan pangan.

Sandiaga mengatakan, keputusan memberikan subsidi transportasi dan pangan ini telah melalui proses kajian yang lengkap.

"Melalu kajian yang kami lakukan, 30 persen penghasilan mereka (buruh) untuk transportasi, 30-35 persen penghasilan untuk pangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kami berikan intervensi kebijakan untuk memberikan fasilitas," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Baca juga : Tak Hanya Buruh Pabrik, Ini Kriteria Penerima Kartu Pekerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, pada tahap pertama, ada 236 perusahaan yang mengajukan permohonan Kartu Pekerja dengan total tenaga kerja 25.514 orang.

Setelah dilakukan verifikasi, jumlah penerima Kartu Pekerja pada tahap pertama ini sebanyak 3.339.

Buruh bisa mendapatkan fasilitas ini jika terdaftar sebagai penduduk DKI Jakarta, menerima upah tidak lebih dari UMP, dan masa kerja di bawah satu tahun.

Dipertanyakan

Ketika UMP DKI ditetapkan pada November 2017, penentangan keras datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menaungi ribuan buruh. Mereka meminta UMP dinaikkan hingga Rp 3,9 juta.

Ketika akhirnya tuntutan tak dipenuhi, massa pun menyebut Anies-Sandi ingkar janji karena tak sesuai kontrak politik dengan buruh yang janji akan menetapkan UMP di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat menyerahkan Kartu Pekerja secara simbolis kepada perwakilan serikat buruh di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat menyerahkan Kartu Pekerja secara simbolis kepada perwakilan serikat buruh di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Kekecewaan itu boleh jadi masih dipendam. Elemen buruh kini mempertanyakan subsidi yang diluncurkan Pemprov DKI ini.

Presiden KSPI Said Iqbal meragukan bahwa semua buruh yang mendapat gaji UMP bisa menikmati program Kartu Pekerja. 

Dari informasi yang dia dapat, jumlah penerima Kartu Pekerja saat peluncuran sekitar 35.000 pekerja.

Padahal, kata Iqbal, bila memakai definisi pekerja penerima UMP, jumlah penerima Kartu Pekerja harusnya lebih dari 500.000 pekerja.

"Akibatnya teknis di lapangan akan terjadi konflik horizontal dan akhirnya terkesan pencitraan saja, hanya sekadar sudah memenuhi janji kampanyenya kepada buruh tapi sesungguhnya hanya basa-basi," ujar Said.

Baca juga : KSPI Persoalkan Mengapa Penerima Kartu Pekerja Tak Sesuai Jumlah Buruh

Said ragu program tersebut akan efektif dan tepat sasaran. Dia juga mempertanyakan apakah program itu bisa didapatkan oleh pekerja ber- KTP DKI tetapi bekerja di luar Jakarta.

"KSPI berpendapat, jangan program yang baik ini ujung-ujungnya hanya menyubsidi perusahaan menengah atas dan multinasional dengan menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat karena perusahaan menengah atas inilah yang banyak mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing dengan masa kerja di atas satu tahun yang menerima UMP," ujar Said.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Megapolitan
Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X