Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 10:19 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendukung pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D, dan G seperti permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jawaban dari Kepala BPN itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) yang mana atas nama Pemprov DKI," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Yusril menyampaikan keheranannya kepada Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies Soal Penghentian Reklamasi

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi tersebut, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan.

"Berdasarkan pengalaman saya, BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara sewenang-wenang soal sertifikat itu. Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa dituntut karena akan dianggap wanprestasi," ujar dia.

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Pada akhir Desember 2017, Anies mengirim surat kepada Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Menanti Langkah Anies Pasca-Permohonan Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

Megapolitan
Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Megapolitan
HUT ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

HUT ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Megapolitan
Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Megapolitan
Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Megapolitan
Ganjil Genap Belum Diterapkan, Polisi Akui Kerap Terjadi Kepadatan Lalu Lintas

Ganjil Genap Belum Diterapkan, Polisi Akui Kerap Terjadi Kepadatan Lalu Lintas

Megapolitan
ASN Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Pelayanan Dialihkan ke Rumah Dinas

ASN Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Pelayanan Dialihkan ke Rumah Dinas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X