Kompas.com - 13/01/2018, 10:19 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendukung pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D, dan G seperti permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jawaban dari Kepala BPN itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) yang mana atas nama Pemprov DKI," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Yusril menyampaikan keheranannya kepada Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies Soal Penghentian Reklamasi

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi tersebut, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan.

"Berdasarkan pengalaman saya, BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara sewenang-wenang soal sertifikat itu. Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa dituntut karena akan dianggap wanprestasi," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Pada akhir Desember 2017, Anies mengirim surat kepada Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Menanti Langkah Anies Pasca-Permohonan Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Kompas TV Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno terus mendapat sorotan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan hingga Tewas 4 Laskar FPI

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat: PMKS Dijemput, Divaksin, Diantar, dan Diberi Sembako

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet, Kapolda Metro Jaya : Usut Tuntas Mafia Karantina

Megapolitan
Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Kabur dari Wisma Atlet, Apakah Rachel Vennya Akan Diangkat Jadi Duta Karantina?

Megapolitan
Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Formula E Segera Digelar, Wagub DKI: Tidak Perlu Ada Interpelasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,65 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Covid-19

Megapolitan
Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Dindik Kota Tengerang: 80 Persen Orangtua Ingin PTM Terbatas Jenjang SD Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat 42 Kasus Aktif Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Wagub DKI Minta Masyarakat Hormati Pemberian Nama Jalan dengan Nama Mustafa Kemal Ataturk

Megapolitan
45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

45 SD Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 25 Oktober 2021

Megapolitan
Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Kantor Pinjol di Cengkareng Operasikan 17 Aplikasi, Semuanya Ilegal

Megapolitan
Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Wajib Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Hujan Lebat, Plafon RS Kartika Pulomas Ambruk

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.