Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 10:19 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendukung pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D, dan G seperti permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jawaban dari Kepala BPN itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) yang mana atas nama Pemprov DKI," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Yusril menyampaikan keheranannya kepada Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies Soal Penghentian Reklamasi

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi tersebut, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan.

"Berdasarkan pengalaman saya, BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara sewenang-wenang soal sertifikat itu. Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa dituntut karena akan dianggap wanprestasi," ujar dia.

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Pada akhir Desember 2017, Anies mengirim surat kepada Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Menanti Langkah Anies Pasca-Permohonan Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Megapolitan
Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Mal Diprediksi Ramai pada 'Masa Kritis' 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Mal Diprediksi Ramai pada "Masa Kritis" 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Megapolitan
Modus Admin yang Tipu Food Vlogger Magdalena, Serahkan Nomor Rekening Pribadi dan Palsukan Tanda Tangan

Modus Admin yang Tipu Food Vlogger Magdalena, Serahkan Nomor Rekening Pribadi dan Palsukan Tanda Tangan

Megapolitan
Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Kali Mampang Depok Meluap Semalam, Warga: Sering Terjadi, Pemkot Tak Serius

Kali Mampang Depok Meluap Semalam, Warga: Sering Terjadi, Pemkot Tak Serius

Megapolitan
Jelang Lebaran, Pasar Senen Ramai Pengunjung Buru Baju Seken

Jelang Lebaran, Pasar Senen Ramai Pengunjung Buru Baju Seken

Megapolitan
Akui Sulit Identifikasi, Satgas Covid-19 Depok Minta Pendatang Lapor Diri

Akui Sulit Identifikasi, Satgas Covid-19 Depok Minta Pendatang Lapor Diri

Megapolitan
Tempat Wisata di Jakarta Buka Saat Libur Lebaran, Jam Operasional Tak Berubah

Tempat Wisata di Jakarta Buka Saat Libur Lebaran, Jam Operasional Tak Berubah

Megapolitan
Penyekatan Jalur Mudik, Hingga Hari Ini Polda Metro Jaya Sudah Putar Balik 3.391 Kendaraan

Penyekatan Jalur Mudik, Hingga Hari Ini Polda Metro Jaya Sudah Putar Balik 3.391 Kendaraan

Megapolitan
Tempat Wisata di Jakarta Buka saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Tempat Wisata di Jakarta Buka saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Megapolitan
Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Megapolitan
Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Megapolitan
Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X