Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 10:19 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendukung pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menolak mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D, dan G seperti permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jawaban dari Kepala BPN itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) yang mana atas nama Pemprov DKI," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Yusril menyampaikan keheranannya kepada Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies Soal Penghentian Reklamasi

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi tersebut, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan.

"Berdasarkan pengalaman saya, BPN itu selalu kalah di pengadilan kalau membatalkan secara sewenang-wenang soal sertifikat itu. Bukan hanya BPN, Pemprov DKI juga bisa dituntut karena akan dianggap wanprestasi," ujar dia.

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Pada akhir Desember 2017, Anies mengirim surat kepada Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Menanti Langkah Anies Pasca-Permohonan Pembatalan HGB Reklamasi Ditolak BPN

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Megapolitan
Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Megapolitan
BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Banjir di Lima Perumahan di Bekasi Mulai Surut, Empat Lainnya Masih Terendam 1 Meter

Banjir di Lima Perumahan di Bekasi Mulai Surut, Empat Lainnya Masih Terendam 1 Meter

Megapolitan
Terungkapnya Aksi Kapten Penodong di Tanjung Priok, Masih 17 Tahun dan Ikuti Jejak Orangtua...

Terungkapnya Aksi Kapten Penodong di Tanjung Priok, Masih 17 Tahun dan Ikuti Jejak Orangtua...

Megapolitan
Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Toilet Minimarket Duren Sawit

Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Toilet Minimarket Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Angin Puting Beliung di Bekasi, Dagangan Hancur dan Rumah Rusak

Cerita Korban Angin Puting Beliung di Bekasi, Dagangan Hancur dan Rumah Rusak

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Angkasa Pura II Antisipasi Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Jelang Libur Panjang, Angkasa Pura II Antisipasi Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
BPBD Mulai Evakuasi Warga Perumahan Korban Banjir di Bekasi

BPBD Mulai Evakuasi Warga Perumahan Korban Banjir di Bekasi

Megapolitan
Minggu Dini Hari, Beberapa Perumahan di Bekasi Terendam Banjir hingga 1,5 Meter

Minggu Dini Hari, Beberapa Perumahan di Bekasi Terendam Banjir hingga 1,5 Meter

Megapolitan
UPDATE 24 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Depok 1.297

UPDATE 24 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Depok 1.297

Megapolitan
Mahasiswa FK dan FKM UI Juara Kompetisi Kesehatan Global

Mahasiswa FK dan FKM UI Juara Kompetisi Kesehatan Global

Megapolitan
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X